Pemotongan DAU Tak Berimbas pada Perjalanan Dinas Pejabat Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terkena imbas pemotongan dana alokasi umum (DAU) dengan pemangkasan Rp 10 miliar. Namun di APBDP 2017 tak ada penambahan pemotongan DAU. Dalam perubahan anggaran 2017 ini, tidak ada penambahan pemotongan.

Rasionalisasi anggaran pada posisi APBD murni telah tuntas. Anggaran Rp 10 miliar dipangkas tidak berimbas ke pemotongan item baik perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa maupun lainnya.

Pemotongan DAU yang merupakan kebijakan Kementerian Keuangan itu, informasinya pemangkasan itu karena minimnya sumber penerimaan negara dari pajak yang tidak terpenuhi. Sejumlah Rp 50 triliun defisit penerimaan harus ditanggung oleh kabupaten/kota yang jumlahnya dibagi se – Indonesia.

Baca juga:  Untuk Proyek MotoGP, NTB Tak Perlu Material dari Luar

“Rata – rata 0,8 – 1,6 persen pagu masing – masing daerah,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi.

Dari penyusunan APBD dilakukan penyesuaian anggaran dari Rp 609 miliar menjadi Rp 599 miliar atau Kota Mataram ada pemotongan Rp 10 miliar. Syakirin tidak mengetahui detail formula di Pemerintah Pusat terkait pemotongan itu.

Tetapi hanya satu item penerimaan dipangkas. Secara kebetulan Pemkot Mataram memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 sejumlah Rp 30 miliar. Yang selanjutnya, dapat  dibelanjakan Rp 20 miliar. “Hanya memang yang terpotong itu Rp 10 miliar DAU,” kata dia.

Baca juga:  Realisasi Belanja Turun, Silpa APBD NTB 2018 Capai Rp95,11 Miliar

Syakirin mengklaim justru ada penambahan anggaran. Penambahan itu dijadikan kemudian untuk pembangunan gedung kantor BKD. Gedung kantor BKD nilainya Rp 1,5 miliar. Progresnya tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram. “Sekarang kan kita bangun penambahan gedung di belakang,” ucapnya. (cem)