Blangko KTP Langka di Mataram

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah mengusulkan penambahan blangko kartu tanda penduduk (KTP) elektronik ke Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi pemerintah pusat hanya memberikan 4.000 keping blangko dari permintaan 10.000.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dukcapil Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyebutkan, Pemerintah Pusat hanya memberikan 2.000 blangko dari usulan penambahan 10.000 awal bulan lalu. Kemudian, ditambah 2.000 oleh Dirjen Adminduk Kemendagri usai rakor dengan kabupaten/kota seluruh Indonesia. “Bu Sekretaris bawa langsung 2.000, karena dia yang berangkat rakor di Jakarta,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/9).

Disampaikan Evi yang juga Asisten III Setda Kota Mataram ini, Pemerintah Pusat berjanji akan memberikan secara bertahap. Oktober mendatang kembali dijanjikan mengirim tambahan blangko di kabupaten/kota. Kelangkaan KTP tidak saja di Kota Mataram tapi seluruh Indonesia disinyalir imbas dari kasus dugaan korupsi E – KTP yang masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bukan di kita saja, semua daerah juga begitu. Bahkan, Lombok Tengah masih 80 ribu yang belum,” bebernya.

Praktis lanjutnya, ada sekitar 5.000 masyarakat Kota Mataram telah merekam identitas mereka belum bisa mendapatkan kartu identitas. Untuk pencetakan 4.000 KTP, pihaknya memprioritaskan masyarakat telah merekam dan mengantongi surat keterangan (suket) pengganti e -KTP dan perekaman baru. “Kalau yang pergantian elemen data, KTP hilang bisa pakai surat keterangan,” bebernya.

Kepastian kapan kelangkaan e – KTP tuntas, Evi belum berani memastikan. Kebijakan pengadaan atau tender tergantung dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. (cem)