Izin Pembangunan Perumahan di Mataram Tersandera

Mataram (Suara NTB) – Investor di Kota Mataram tak bisa berbuat banyak. Lambannya penyelesaian evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berimbas terhadap 30 izin perumahan tersandera.

Beberapa titik menjadi incaran pengembang berada di lingkar selatan, utara, dan pusat kota. Areal lahan perumahan dibangun 10 pengembang memiliki lahan lebih dari satu hektar dan sisanya berkisar antara 30 are sampai 80 are.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, bru-baru ini menyatakan, ada sekitar 30 pengembang yang menunggu izin mereka keluar. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena izin dikeluarkan harus berdasarkan perubahan Perda RTRW.

Baca juga:  NTB Diburu Investor

Tapi kata Cok, sapaan akrabnya, pihaknya telah bersurat ke pengembang memberikan penjelasan. “Di satu sisi perumahan murah diperlukan warga. Di sisi lain, kita harus berpedoman aturan,” katanya.

Bukan saja perumahan bersubsidi, perumahan elite juga menunggu izin yang sama. Lokasinya merata di lingkar utara, selatan, dan sebagian di tengah kota. “Lahan tempat dibangun itu sudah milik pribadi,” sebutnya.

Pelayanan terhadap investor terus bergerak cepat, sehingga ia memastikan jangan sampai pelayanan tidak berjalan dengan baik. Cok mengambil inisiatif pengajuan izin terbentur dengan tata ruang diinformasikan sejak awal, sehingga masyarakat mesti menunggu perubahan tata ruang selesai.

Baca juga:  Kunjungi Bima, Gubernur Dorong Pemuda Jadi Wirausaha

Selain izin perumahan, ada pula pembangunan hotel yang tersandera. Kasusnya sama, harus menunggu perubahan tata ruang. ” Hotel juga begitu masih menunggu,” jawab Cok.

Tingginya permintaan masyarakat menanam investasi merupakan konsekuensi perkembangan Kota Mataram. Sebagai daerah perdagangan dan jasa, pengusaha berlomba – lomba. Akan tetapi memang butuh kajian ulang terhadap hal itu, sehingga mana lokasi harus dikembangkan atau dibatasi. Termasuk retail modern sambung dia, kini masih menunggu waktu kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram. (cem)