KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Ahyar Abduh

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi laporan harta kekayaan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Walikota tiba di Kantor Gubernur NTB pukul 13.30 Wita.

Ahyar Abduh yang mengenakan pakaian safari masuk ke ruang Anggrek didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H. M. Syakirin Hukmi dan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H.Makbul Ma’shum.

Petugas langsung mengarahkan ke meja dua tim dari KPK. Proses klarifikasi ini berlangsung sekitar tiga jam. Pemeriksaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ahyar Abduh bersamaan dengan Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin.

Baca juga:  KPK Ungkap Pejabat Terkaya di NTB

Walikota Mataram dua periode ini membawa dua berkas berwarna hijau dan kuning. Ahyar Abduh keluar dari ruang klarifikasi sekitar pukul 15. 35 Wita.

Ia mengaku puluhan pernyataan harus diisi. Bahkan, ia kelabakan menjawab sejumlah pertanyaan tim antirasuah tersebut sehingga harus beberapa kali menanyakan istrinya.

“Mana semua saya hafal. Terpaksa saya telepone istri nanya beli tanah tahun berapa dan harganya berapa,” jawab Walikota, Selasa, 22 Agustus 2017 sore.

KPK sambungnya, mengklarifikasi dokumen harta bergerak dan tidak bergerak sejak tahun 2015. Termasuk saat dirinya mencalonkan diri sebagai calon walikota pada Pilkada 2015 lalu.

Baca juga:  KPK Analisa Peluang Usut Kasus Bansos Pemprov NTB

Menurutnya, sedikit pun ia tidak bisa menyembunyikan harta kekayaan miliknya karena KPK memiliki dokumen detail. “Jadi ndak bisa kita sembunyikan. Rekening saya dan istri yang sudah kita tutup saja tahu nomor rekeningnya,” jawabnya.

Termasuk uang yang dikirim ke luar negeri biaya pendidikan anaknya serta tabungan anaknya. Ia mengaku, beberapa rekening yang sudah tidak terpakai telah dihapus oleh KPK.

Walikota menambahkan, kemungkinan nanti pada saat pencalonan pada Pilkada 2018 akan kembali melaporkan harta kekayaannya. (cem)