Jumlah Pusat Perbelanjaan di Mataram Lampaui Kebutuhan Masyarakat

Mataram (Suara NTB) – Dalam beberapa tahun terakhir, bermunculan pusat-pusat perbelanjaan baru di Kota Mataram. Kota ini semakin dijejali oleh mal, supermarket, maupun minimarket. Menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, jumlah pusat perbelanjaan di Kota Mataram melampaui kebutuhan masyarakat jika dilihat secara kasat mata.

Namun jika harus diberlakukan kebijakan pembangunan pusat perbelanjaan sebagaimana dilontarkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh belum lama ini, Didi mengatakan moratorium harus dilakukan dengan kajian-kajian.

“Moratorium itu harus didasarkan hasil pengkajian. Hasil pengkajian itu kita tunggu sampai sekarang seperti apa. Kasat mata dari penglihatan kita apa adanya sudah melampaui dari kebutuhan kita,” jelasnya kepada Suara NTB belum lama ini.

Baca juga:  Pasar Lelang Digital Mulai Diterapkan di NTB

Kendati secara kasat mata pusat perbelanjaan menjamur, bisa jadi pandangan pelaku usaha berbeda. Menurutnya sebelum berinvestasi membangun pusat perbelanjaan, pelaku usaha memiliki kajian sendiri dan bisa saja melihat kota ini masih butuh pusat perbelanjaan baru.

“Sebab logika sederhananya tidak mungkin mereka berusaha tanpa mempertimbangkan keuntungan. Mereka punya rumus. Ini kan dua pandangan yang tidak bertemu,” jelasnya. Karena itulah, lanjut Didi perlu ada kajian dari pihak independen yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang ini.

Kajian dari pihak independen ini bisa dijadikan acuan seperti apa seharusnya posisi Kota Mataram di tengah perkembangan saat ini.

Baca juga:  Dikritik, Budaya “Amplop” Kegiatan Bimtek UMKM

“Kalau hasil kajiannya kita dalam posisi kita harus setop, sudah harus setop (pembangunan mal). Jangan sampai overload. Kalau memang masih kurang, itu diatur bagaimana memenuhi sehingga tidak lagi bebas sebebas-bebasnya. Tetap terkendali,” papar politisi Golkar ini.

Didi mengatakan jika melihat aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, legislatif menyarankan agar dilakukan moratorium. “Tapi supaya adil kita punya data yang kuat untuk mengambil satu kebijakan harus dilakukan dengan kajian,” tambahnya.

Legislatif akan mencermati persoalan ini. Pihaknya juga berencana akan memanggil para ahli bidang pembangunan dan ekonomi untuk meminta pandangan mereka perihal moratorium pembangunan pusat perbelanjaan ini. (ynt)