Jukir Liar Terancam Dipidana

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan tak tinggal diam dengan maraknya juru parkir (jukir) liar di Kota Mataram. Keberadaannya selain menyalahi aturan, juga berpeluang digerusnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan umum. Praktik jukir liar terancam sanksi pidana, karena termasuk pungutan liar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menegaskan, secara regulasi jukir di Kota Mataram telah ditetapkan sebanyak 932 titik berdasarkan SK Walikota. Selain itu, ada parkir khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Artinya, retribusi parkir tepi jalan umum telah jelas titik – titiknya.

Di tahun 2017 kata dia, target PAD untuk parkir tepi jalan umum Rp 5 miliar. Nilai ini merupakan angka bruto. Secara rill target bisa diperoleh dengan hitung – hitungan 70 – 30 persen hanya Rp 1,5 miliar. “Nah, ini yang belum kita terapkan,” akunya belum lama ini.

Baca juga:  Pemkot Mataram Naikkan Target Retribusi Parkir di Pasar

Khalid tak memungkiri potensi PAD digembosi oleh oknum bos jukir di lapangan. Pihaknya telah menerapkan karcis. Tetapi ibarat buah simalakama. Masyarakat di satu sisi tidak pernah meminta karcis. Disisi lain, jukir enggan memberikan karcis ke pelanggan.

Persoalan lain yang dihadapi kata dia, maraknya jukir liar. Jukir liar dianalogikan bak jamur di musim hujan pada bulan ramadhan lalu. Secara regulasi keberadaan mereka tidak ditercatat. Hanya, jukir utama yang memiliki SK dari Dishub yang diakui keberadaan.

Oleh karena itu, pihaknya tak segan – segan akan mempidanakan jukir liar bilamana ditemukan beroperasi di Mataram. “Iya, kita akan penjarakan mereka,” tegasnya.

Pungutan jukir liar diartikan sebagai pungli. Sebab, pendapatan yang mereka peroleh dari pelanggan tidak disetorkan ke kas daerah. “Lalu ke mana mereka setor. Itu kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Baca juga:  Pemkot Mataram Naikkan Target Retribusi Parkir di Pasar

Sebelum sanksi pidana ini diberlakukan. Dishub akan memperkuat di internal mereka. Ia ingin memastikan bahwa juru pungut, staf di UPTD Parkir serta pegawai Dinas Perhubungan clear dari pratik kecurangan. Disamping itu, regulasi akan diperketat serta memperbaiki sistem sebelumnya. Kemungkinan efektifnya sanksi tersebut di tahun 2018.

“Insya Allah, 2018 kita akan terapkan itu. Jangan ada jukir – jukir liar di Mataram,” imbuhnya.

Pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Polres Mataram, Satpol PP, Inspektorat dan Tim Saber Pungli Kota Mataram. Dengan harapan, tidak ada lagi peluang digembosinya PAD retribusi parkir tepi jalan umum. (cem)