Diduga Tak Berizin, Pembangunan Retail Modern Dihentikan

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Kendati telah dilakukan moratorium izin pembangunan retail modern, masih ada ditemukan ritel modern yang baru berdiri dan segera beroperasi. Namun Dinas Perdagangan Kota Mataram segera menghentikan pembangunan retail tersebut karena diduga tak berizin. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi.

Retail modern ini disebutkan Alwan berlokasi di Jalan Sriwijaya, dekat simpang empat Jalan Sriwijaya-Jalan Arif Rahman Hakim-Jalan Nuraksa.

Ia mengatakan retail tersebut mulanya akan segera beroperasi karena penataan bangunan telah rampung dilaksanakan.

Alwan menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin retail modern karena hingga saat ini moratorium masih berlaku. Saat menegur pengelola retail tersebut, ia meminta agar segera menutup dan tidak beroperasi selama moratorium dilakukan.

“Kita minta ditutup,” ujarnya. Ia mengatakan moratorium akan berlangsung sepanjang pihaknya belum menerima hasil kajian tim dari Balitbang soal retail modern ini.

Kajian dilakukan dalam rangka mengetahui berapa idealnya jumlah retail modern yang harus berdiri di Kota Mataram. Sehingga keberadaan retail modern tidak mengganggu pertumbuhan usaha-usaha kecil yang ada di sekitarnya, termasuk pasar tradisional. Selain itu dikaji juga jarak yang ideal antara ritel modern dengan pasar tradisional dan jarak ideal retail modern yang satu dengan yang lain.

“Tidak ada lagi (penerbitan izin) sebelum kita terima hasil kajian resmi dari Balitbang itu. Tapi kalau sudah ada kajiannya seberapa sih untuk Kota Mataram ini pasar swalayan yang harus ada, baru kita terbitkan izin,” terang mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram ini.

Alwan mengaku tak mengetahui apa alasan manajemen ritel modern tersebut melakukan pembangunan kendati belum memegang izin resmi dari Pemkot Mataram.

“Saya tidak tahu. Makanya saya tidak mengerti apakah karena mereka sudah mendapat izin dari lingkungan. Seharusnya sudah dapat IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) baru dia bisa buka,” jelasnya.

IUTS diterbitkan Dinas Perdagangan Kota Mataran. “Apakah dia mengantongi izin lingkungan? Izin lokasi? Sehingga itu dipakai dan dia enak sekali mendirikan? Kan ndak boleh seperti itu,” sambungnya.

Ia mengaku kecolongan dengan pembangunan tersebut. Padahal ia mengklaim tetap melakukan pengawasan. (ynt)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.