Tarif Sewa Ruko Murah Rugikan Pemerintah

Mataram (Suara NTB) – Tarif sewa ruko di Jalan AA Gde Ngurah Cakranegara yang terlalu murah merugikan Pemkot Mataram. Ruko yang merupakan aset milik Pemkot Mataram tersebut hanya disewakan dengan harga sekitar Rp 3,4 juta per tahun. Nilai sewa ini jauh berbeda dengan ruko milik swasta yang nilainya mencapai puluhan juta dalam setahun, apalagi berada di kawasan pusat perdagangan dan jasa seperti Cakranegara.

“Kalau sekarang rugi namanya. Tapi nanti kita cari solusi yang terbaik,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi. Dinas Perdagangan akan melakukan kajian ulang terhadap nilai tarif ruko tersebut.

Sebelum tarif dikaji ulang, Alwan mengatakan pihaknya akan menata ruko tersebut sehingga kondisinya lebih baik. Pasalnya usia bangunan tersebut cukup tua. Ia mengatakan belum lama ini telah dilakukan rapat bersama tim penelusuran aset dan sebelum dilakukan penataan perlu ada kepastian kepemilikan lahan.

“Kita menjamin dulu lahan ini miliknya siapa. Dan itu sudah kita dapatkan HPL-nya dari Lombok Barat dan itu adalah milik pemerintah kota,” jelasnya.

Setelah jelas kepemilikan lahan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran ulang lahan tersebut. Pengukuran ulang dilakukan untuk memastikan mana saja batas lahan yang merupakan aset Pemkot Mataram.

“Begitu ini sudah selesai diukur ulang dan diserahkan ke Perdagangan, baru kita tata kembali, kira-kira mana yang mau kita ubah, kita benahi, kita mau renovasi. Baru kita berpikir masalah retribusi (tarif sewa) layaknya seperti apa,” paparnya.

Ia ingin tarif sewa nantinya harus sesuai dengan kondisi saat ini. Namun terkait nilai sewa, ia mengatakan tak akan disamakan dengan tarif sewa ruko milik swasta. Pihaknya tak bisa menaikkan harga sewa sama dengan ruko milik swasta karena tidak ingin memberatkan penyewa ruko saat ini. Pasalnya menurut Alwan, mereka ialah pedagang lama yang menghidupkan kawasan tersebut.

“Kita hargai mereka. Dulu Cakra tidak seperti sekarang ini juga. Mungkin dulu mereka ketar-ketir juga mau berusaha di sana. Ini yang kita perhatikan juga hal-hal seperti itu,” jelasnya.

Terpenting disebutkan Alwan, pihaknya ingin solusi terbaik dimana para penyewa ruko saat ini maupun pemerintah tidak dirugikan. “Nanti kita cari solusi yang terbaik. Sesuai dengan Perdanya, sesuai dengan aturannya baru kita sampaikan pada pengusaha di situ,” jelasnya.

Idealnya tarif sewa ruko di kawasan itu sekitar Rp 30 juta per tahun. “Kita tidak ingin pedagang sendiri menetapkan itu. Tapi juga bagaimana dengan Badan Keuangan, dilihat dari harga aset. Dan kita lihat sekarang harga aset kita berapa. Kita lihat juga apa yang sudah kita  perbaiki. Itu yang kita hitung lagi,” jelasnya. Jumlah ruko yang merupakan aset Pemkot Mataram di Jalan AA Gde Ngurah sebanyak 14 unit. (ynt)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.