Setelah kompensasi, Pemkot Harus Tegas Terhadap Penjual Miras

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyayangkan masih adanya aktivitas penjualan miras pascapemberian kompensasi kepada bekas penjual miras, Senin, 19 Desember 2016.

‘’Harapan kami, setelah diberikan kompensasi kepada pedagang miras, seharusnya mereka punya kesadaran tersendiri,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa, 20 Desember 2016.

Fuad mempertanyakan bagaimana system pemberian kompensasi itu berikut konsekuensi setelah menerima dana kompensasi tersebut. ‘’Apakah ada perjanjian atau tidak dengan Pemkot Mataram,’’ tanyanya. Jangan sampai, lanjutnya, tindaklanjut dari pemberian dana kompensasi ini tidak konkret. Paling tidak, ada konsekuensi yang jelas terhadap penerima kompensasi yang diketahui masih berjualan.

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengkhawatirkan, pedagang miras yang masih berjualan, tidak termasuk dalam data 185 bekas penjual tuak yang menerima kompensasi. Dengan masih adanya aktivitas penjualan tuak di pinggir-pinggir jalan di Mataram, dikhawatirkan jumlahnya bakal kembali bertambah. ‘’Yang kami khawatirkan mereka akan kembali menjamur,’’ cetusnya.

Baca juga:  Tempat Hiburan Malam di Mataram Diduga Langgar Aturan

Fuad berharap, ada perjanjian tertulis yang mengiringi pemberian dana kompensasi kepada bekas pedagang tuak di Mataram. Sebab, kalau tidak ada perjanjian tertulis, arah penggunaan dana kompensasi itu, menjadi tidak jelas. ‘’Kalau sudah ada perjanjian, kemudian kalau tertangkap berjualan lagi, kan mereka tidak bisa mengelak,’’ ucapnya.

Fuad berpendapat, bahwa pemberian dana kompensasi yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis, akan menjadi sia-sia. Sebab, sambung dia, tidak ada ikatan perjanjian antara Pemkot Mataram dengan bekas penjual tuak yang telah diberikan kompensasi. Apalagi, sosialisasi terhadap kebijakan pemberian kompensasi itu dianggap belum maksimal.

Baca juga:  Tempat Hiburan Malam di Mataram Diduga Langgar Aturan

Sehingga, pihaknya mencurigai bahwa penjual tuak yang terlihat masih berjualan di pinggir-pinggir jalan adalah penjual miras dadakan. Tujuannya, kata Fuad, mungkin saja untuk mendapatkan dana kompensasi. Untuk itu, diharapkan adanya peran camat dan lurah untuk memberikan pengarahan kepada penjualan miras.

Seharusnya, kata Fuad, Pemkot Mataram mampu bersikap tegas. Terkait pendataan ulang pedagang miras, menurut Fuad, tidak dapat diharapkan memberi kepuasan terhadap semua pihak. Apalagi pendataan yang dilatarbelakangi faktor kedekatan, baik dalam hubungan keluarga maupun teman. (fit)