APBD 2016 Belum Terserap Capai Rp 421 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram 2016 efektif digunakan tinggal dua pekan. Namun, anggaran yang belum terserap mencapai Rp 421 miliar.

Total APBD tahun ini mencapai Rp 1,4 triliun. Data Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram 31 November, anggaran telah terserap sekitar 70,36 persen atau sekitar Rp 999 miliar.

Belum maksimalnya serapan anggaran tersebut disebabkan beberapa SKPD realisasi keuangan masih rendah. Yaitu, kisaran 49 – 69 persen. Realisasi keuangan masih rendah pada Dinas Pekerjaan Umum hanya 49,84 persen dari total anggaran Rp 198 miliar terealisasi Rp 98 miliar. Dinas PU terjadi deviasi anggaran sekitar Rp 100 miliar.

Baca juga:  Dana Desa Mengendap Capai Rp387,75 Miliar

Dinas Kesehatan realisasinya mencapai 52,62 persen atau sekitar Rp 60,2 miliar dari total anggaran Rp 114 miliar. Demikian juga dengan Badan Lingkungan Hidup baru mencapai 60,04 persen. Sementara, Badan Pemberdayaan Masyarakat baru 69,55 persen.

Asisten

II Setda Kota Mataram, Wartan, SH., MM., mengungkapkan, keuangan SKPD belum bisa dicairkan secara keseluruhan tanggal 30 November, karena permasalahan dalam proses penyesuaian pekerjaan fisik. Tapi kata dia, keuangan akan melonjak drastis pada akhir Desember.
“Endingnya 31 Desember pasti serapan fisik sudah selesai dan saat itu realisasi keuangan mengikuti,” kata Wartan pekan kemarin.

Ia mengakui beberapa pekerjaan fisik masih belum selesai dikerjakan. Diantaranya, tujuh item proyek fisik milik Dinas Kesehatan, pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum serta lain sebagainya.

Baca juga:  BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember

Oleh karena itu, lanjut mantan Kadis Koperindag,
Tak terserapnya keuangan mencapai Rp 421 miliar, kelemahannya bisa saja pada owner atau pemerintah maupun penerima pekerjaan. Meski tak terlalu dikhawatirkan, tapi ia tetap mendorong sejumlah proyek agar selesai sebelum akhir tahun. “Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, fisik belum bisa dibayar,” imbuhnya.

Kebijakan pengurangan dana alokasi khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat juga sangat mempengaruhi. SKPD seharusnya mempercepat pengadaan barang harus ditunda. Pimpinan SKPD harus menghitung kembali dan menyesuaikan volume pekerjaannya. (cem)