Dewan Minta Satgas Saber Pungli Kota Mataram Punya Target Kerja

Mataram (suarantb.com) – Pengukuhan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Mataram telah dilakukan pada Rabu, 14 Desember 2016 lalu. Terbentuknya Satgas ini diharapkan dapat menanggulangi secara efektif adanya praktik-praktik pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya, praktik pungli dinilai telah menjadi penyakit umum dalam birokrasi pemerintahan, terutama dalam pelayanan-pelayanan dasar kepada masyarakat.

Anggota Komisi I, DPRD Kota Mataram, Parhan mengatakan, praktik pungli ada di setiap aspek pelayanan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar keluarnya Peraturan Presiden mengenai Satgas Saber Pungli.

“Kita melihat praktik pungli ini ada di setiap aspek pelayanan. Ini sudah menjadi rahasia tapi umum sifatnya. Nah, kita harapkan pungli-pungli semacam itu bisa ditangani dengan adanya tim ini,” ujar Parhan.

Baca juga:  Tersangka OTT Pungli Dilantik Jadi Pejabat di Kabupaten Bima

Demikian pula menurut Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Matararam, H. M. Husni Thamrin. Menurutnya Satgas perlu memiliki target kerja yang jelas demi efektivitas pembentukannya. Ia mengatakan perlu adanya perencanaan kerja, mulai dari database tingkat pungli yang terjadi di masyarakat, hingga penindakan kasus. Dengan demikian, keberadaan Satgas akan dapat meminimalisir praktik pungli di Kota Mataram.

“Kuncinya seperti itu. Kalau hanya dibuat lembaga tetapi tidak bergerak, akhirnya tidak ada manfaat. Kalau hanya untuk menampung orang-orang agar punya tempat, sekedar ada job, nah, ini mubazir,” ujar Husni.

Baca juga:  Tersangka OTT Pungli Dilantik Jadi Pejabat di Kabupaten Bima

Tim tersebut harus benar-benar memperhatikan mekanisme dan prosedur kerja, serta aturan yang telah ditetapkan. Ke depan, DPRD Kota Mataram akan mengadakan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Kota Mataram, baik dalam hal penganggaran dan sebagainya. Sebab, pembentukan suatu tim akan selalu membutuhkan adanya anggaran.

“Karena ini tim baru dibentuk, sementara anggaran kemarin kan sudah diketok, mungkin nanti akan dianggarkan di APBD Perubahan,” terangnya. (rdi)