Berantas Pungli, Sekda Sidak ke Dishubkominfo Kota Mataram

Mataram (suarantb.com) – Menindaklanjuti turunnya kebijakan pemerintah pusat dengan membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), Pemkot Mataram yang diwakili Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito turun sidak ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Kamis, 20 Oktober 2016.

Sidak dilakukan untuk menelusuri pelayanan perhubungan di tingkat daerah yang kewenangannya berada di Dishubkominfo Kota Mataram. Menurut Eko, kemungkinan adanya pungli di masing-masing SKPD sangat besar, mengingat adat ketimuran masyarakat masih sangat kental. Pemberian atau bingkisan sebagai ungkapan rasa terima kasih pun dapat dianggap sebagai pungli bagi ASN.

Oleh karena itu, semua ASN, terutama yang bertugas di bagian pelayanan masyarakat harus tegas menolak adanya pemberian dalam bentuk apa pun.

Baca juga:  Dugaan Pungli Pasar Kebon Roek, Kadisdag Kota Mataram Diklarifikasi Soal Setoran Retribusi

“Ketika diberikan sesuatu, harus ditolak. Harus betul-betul profesional, dan itu yang harus kita kedepankan,” tegasnya, Kamis, 20 Oktober 2016.

Masyarakat pun harus diberikan pengertian supaya tidak memberikan sesuatu, kecuali untuk hal-hal yang memang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, dalam beberapa minggu ke depan, Pemkot Mataram akan memasangkan spanduk pemberitahuan di tiap-tiap SKPD yang berisikan akses pengaduan kepada Pemkot Mataram.

Melalui spanduk pemberitahuan tersebut, masyarakat diberi pemahaman mengenai komitmen Pemkot Mataram terhadap praktik pungli. Kotak pengaduan internal yang baru-baru ini dibentuk juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari pungli.

Baca juga:  Kinerja Kepala Pasar akan Dievaluasi

“Kita sudah menerima beberapa pengaduan yang masuk, kebanyakan berisi kompetensi yang tidak dimanfaatkan,” terangnya.

Selain Dishubkominfo, Sekda juga menyambangi Kantor Kecamatan Cakranegara. Kecamatan Cakranegara dianggap daerah yang cukup potensial munculnya pungli. Sebab di wilayah tersebut terdapat banyak perusahaan besar. Namun sejauh ini, hasil sidak belum menemukan adanya praktik pungli di dua instansi tersebut.

Sekda mengatakan sidak tersebut juga bertujuan memeriksa kinerja para pegawai dalam pelayanan masyarakat, serta melihat kondisi SKPD secara keseluruhan. “Alhamdulillah, dari sarana dan prasarana sudah cukup memadai dan cukup mendukung,” ungkapnya. (rdi)