Karena Pipa Uzur, 30 Persen Air PDAM Giri Menang Bocor

Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram, akhirnya memanggil jajaran PDAM Giri Menang menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait pelayanan mereka. Meski Direktur Utama PDAM Giri Menang, H.L. Ahmad Zaini absen dalam pertemuan tersebut, namun sejumlah persoalan terungkap. Salah satunya adalah terjadinya kebocoran sekitar 30 persen dari produksi air PDAM Giri Menang karena bocornya pipa-pipa yang sudah terlalu uzur.

Dalam pertemuan tersebut, PDAM Giri Menang diwakili Direktur Bidang Teknik dan PPK proyek SPAM (Sistem Perpipaan Air Minum) Kota Mataram. Sebanyak tujuh personel Komisi III, bergantian memberikan kritikan, pertanyaan maupun saran kepada PDAM Giri Menang. Pertanyaan yang berkembang mulai dari aksi bongkar jalan, minimnya debit air hingga retribusi sampah yang dipungut setiap bulan bersama dengan tagihan air.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyampaikan keluhan yang kerap diterima oleh komisi yang membidangi pembangunan itu dari masyarakat. Seperti jalan yang sudah dihotmix rapi, tiba-tiba dibongkar karena ada galian pipa PDAM. Sebetulnya, kegiatan itu tidak akan dipersoalkan kalau saja setelah selesai, kondisi jalan itu dikembalikan seperti semula.

Namun yang terjadi adalah, kegiatan galian pipa sudah lama rampung, namun bekas galian itu tidak cepat dikembalikan seperti semua. Sehingga menimbulkan kerawan-kerawan bagi penggun jalan. Tidak itu saja, masyarakat di Kelurahan Selaparang Kota Mataram mengeluhkan air yang sering nihil. ‘’Debitnya kecil, bahkan airnya hilang. Terutama di BTN-BTN,’’ sebutnya.

Anggota Komisi III, Zaitun, SH., mempertanyakan anggaran pembongkaran jalan. Karena selama ini, kerusakan jalan yang timbul akibat galian pipa PDAM, lamban diurus. Ditambahkan, Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., anggota Komisi III ini menilai upaya PDAM mengganti pipa dari ukuran 1 inch menjadi 3 inch, sia-sia.

‘’Percuma diganti kalau tidak ada air. Masyarakat di Pejeruk itu baru dapat air jam 11 malam,’’ keluh anggota Dewan dari dapil Ampenan ini.

Menyikapi krisis air yang terjadi, anggota Komisi III lainnya, Ali Aswandi menganggap pola sumur bor hanya tentatif sifatnya. ‘’Dengan peningkatan jumlah pelanggan, apa mampu diatasi,’’ tanyanya. Apalagi, seperti disampaikan pihak PDAM bahwa kondisi Hutan Sesaot sudah mulai gundul. Menurut Ali, kalau PDAM hanya mengandalkan sumber air dari gunung, jelas tidak akan cukup.

‘’Maret sampai September saja penambahan jumlah pelanggan 10 ribu,’’ sebutnya. Ali mengatakan dengan investasi permanen yang dilakukan Pemkot Mataram setiap tahun dengan nilai antara Rp 10 miliar sampai Rp 12 miliar, seharusnya PDAM Giri Menang mampu membuat terobosan untuk mengatasi krisis air. Pada bagian lain, Sekretaris Komisi III Ismul Hidayat mengapresiasi sambungan air bersih bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Dia menyarankan jarak antara pemasangan tahun lalu dengan tahun ini tidak terlalu jauh. ‘’Sambungan MBR itu sisa berapa dan kapan dipasang,’’ tanyanya.

Direktur Bidang Teknik PDAM Giri Menang, H. Yusuf mengaku, banyak menampung keluhan masyarakat pada musim kemarau ini. Untuk mengatasi persoalan tersebut, PDAM telah bersurat kepada Walikota tertanggal 3 Oktober 2016. PDAM meminta izin untuk melakukan pengeboran di sejumlah titik kawasan Udayana. Ini, lanjut Yusuf, untuk mengatasi krisis air di Kecamatan Selaparang dan Ampenan. ‘’Kita akan ngebor dua titik di Udayana,’’ sebutnya.

Kecilnya debit air yang dirasakan masyarakat juga dipengaruhi oleh kebocoran pipa asbes milik PDAM. Bahkan menurut Yusuf, kebocoran itu 30 persen dari nilai produksi. Kebocoran itu terjadi karena pipa-pipa itu sudah kedaluwarsa. ‘’Itu pipa dibangun tahun 1976,’’ sebutnya. Saat ini, PDAM tengah melaksanakan proyek SPAM, salah satunya untuk mengganti pipa-pipa yang sudah uzur itu.

Terkait MBR, Yusuf menyenutkan jatah untuk Kota Mataram pada tahun 2017 mendatang sebanyak 3.000 sambungan MBR. Sementara mengenai aksi bongkar jalan, sejak tiga minggu yang lalu, PDAM telah membuat komitmen dengan pihak ketiga untuk segera menindaklanjuti bekas kegiatan galian pipa PDAM, baik berupa pengaspalan maupun rabat jalan.

Ditambahkan PPK Proyek SPAM Kota Mataram, M. Sanwani, bahwa proyek SPAM itu bernilai Rp 147 miliar yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian PU, Dinas PU NTB. ‘’Karena kurang, PDAM meminjam Rp 45 miliar melalui pembiayaan perbankan,’’ akunya. Berdasarkan kontrak, proyek itu dimulai 23 Desember 2015 dan berakhir 17 September 2016. Namun karena sempat ada kendala izin pada Balai Jalan Nasional, proyek itupun terlambat dikerjakan.

‘’Sehingga kita (PDAM, red) addendum waktunya sampai 1 Desember 2016,’’ akunya. (fit)