Kawasan Kumuh di 25 Kelurahan akan Ditangani

Mataram (suarantb.com) – Kawasan kumuh di 25 kelurahan di Kota Mataram akan ditangani melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini merupakan upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani persoalan rumah kumuh di daerah perkotaan. Program ini menangani rumah kumuh dengan cara membangun kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat.

Setelah dilakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap variabel-variabel yang diidentifikasi pada pemukiman kumuh, 25 kelurahan ini dianggap memiliki persoalan yang cukup krusial dan harus segera ditangani. Akan tetapi menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana titik-titik pemukiman kumuh sebenarnya tersebar merata di seluruh wilayah Kota Mataram.

Namun, di 25 kelurahan tersebut memiliki permasalahan kekumuhan yang cukup signifikan, sehingga lebih diutamakan. “Semuanya tetap kita akan lakukan, tetapi mungkin secara bertahap. Menyesuaikan juga dengan kemampuan anggaran kita,” terangnya, Kamis, 29 September 2016.

Mohan mengatakan, angka kekumuhan di Kota Mataram akan selalu relatif. Sebab variabel penentu rumah kumuh memiliki banyak spesifikasi. Sehingga bantuan sebesar Rp 5 juta atau Rp 10 juta dirasa tidak cukup mengatasi permasalahan rumah kumuh.

Karena itu, menurut Mohan penting untuk menyatukan pemahaman supaya tidak terjadi tumpang tindih soal data maupun spesifikasi rumah kumuh. Selain itu, permasalahan rumah kumuh juga terintegrasi dengan permasalahan-permasalahan lain, seperti sanitasi dan ketersediaan air bersih. Jika berbicara mengenai penanganan rumah kumuh, maka sanitasi juga harus baik, dan untuk mendukung sanitasi, ketersediaan air bersih harus diperhatikan.

Persoalan rumah kumuh merupakan persoalan mendasar yang menjadi kewajiban Pemkot Mataram, sehingga setiap tahun kebijakan penggunaan keuangan daerah selalu mengarah ke persoalan tersebut. Hanya saja, bentuk program yang dilakukan tidak mengarah secara spesifik, namun menyebar di dinas-dinas terkait.

“Tapi jika kita tarik benang merahnya, semua program itu mengarah kepada perbaikan kualitas hidup manusia,” jelasnya. (rdi)