Mutasi Pemkot Mataram Terkendala Aturan Baru OPD

Mataram (suarantb.com) – Sejak beberapa waktu lalu Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berencana akan melakukan mutasi. Namun ia masih menunggu masa jabatannya memasuki enam bulan baru bisa melakukan mutasi. Bulan Agustus ini masa pemerintahan AMAN (Ahyar-Mohan) memasuki enam bulan tapi Walikota mengatakan pihaknya belum bisa melakukan mutasi karena terkendala aturan baru mengenai organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya tunggu OPD jadinya. Nggak bisa saya bekerja tanpa itu,” ujarnya. Padahal, ditambahkan Walikota saat ini pihaknya telah bisa melakukan mutasi. Ia pun berharap tindak lanjut dari PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD bisa segera diselesaikan jajarannya.

Walikota juga mengatakan tidak akan serta merta melakukan mutasi. Sebelum mutasi, ia harus membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk menentukan pejabat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai jabatan yang akan dipegangnya.

Setelah mempertimbangkan hasil pansel, baru kemudian ia bisa menjalankan hak prerogatifnya sebagai kepala daerah untuk memutasi para pejabat. Pansel ini juga harus mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Walikota menyampaikan aturan baru mengenai OPD ini juga menjadi kendala belum terlaksananya beberapa program. Pihaknya harus melakukan penyesuaian dengan aturan baru tersebut dimana akan ada rencana penggabungan beberapa SKPD. “Ini yang harus kita sesuaikan. Mestinya sudah action beberapa program tapi harus menunggu kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat,” jelasnya.

Penyelesaian penyusunan OPD ini juga dirasa mendesak untuk segera diselesaikan dan disesuaikan dengan aturan yang baru. Ada SKPD yang akan digabung dan akan ada juga SKPD dipecah. “Ini harus kita sesuaikan,” ujar Walikota. (ynt)