Wacana Penghapusan, Honorer di Kota Bima Gelisah

Ilustrasi Pegawai Honorer (suara NTB/dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Tenaga honorer ruang lingkup Pemerintah Kota Bima kini merasa gelisah, setelah Pemerintah Pusat mewacanakan untuk menghapus tenaga honorer, yang bekerja di instansi Pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Wacana penghapusan tenaga honorer ini membuat kami gelisah dan resah,” ungkap Ketua Front Peduli Honorer (FPH) Kota Bima, Dedi Alfarianto SH, kepada Suara NTB, Kamis, 23 Januari 2020.

Baca juga:  Penghapusan Honorer, Pemkab Sumbawa Tunggu Surat Resmi

Meski baru sebatas wacana dan belum ada regulasi, Dedi mengaku pihaknya sangat kecewa terhadap Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah bisa membijaki dan konstruktif terkait persoalan tersebut. “Yang jelas kami benar-benar kecewa, karena ini menyangkut orang banyak. Bukan person,” katanya.

Berdasarkan data FPH Kota Bima, lanjutnya, jumlah tenaga honorer di Kota Bima mencapai 1.772 orang. Tercatat ada 1.200 orang tenaga honorer K2 dan sebanyak 500 orang eks Tenaga Honorer K2 (THK2).

Baca juga:  Akan Dihapus, Nasib Ribuan Pegawai Honorer Pemprov NTB Terancam

“Jika dihapus, bagaimana nasib 1.772 orang ini kedepan. Mereka ini kebanyakan sudah mengabdi tujuh sampai dengan sembilan tahun lamanya,” katanya mempertanyakan.

Kalaupun Pemerintah Pusat tetap ngotot menghapusnya, Dedi berharap langkah tersebut, ditolak atau tidak diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan alasan otonomi daerah, sehingga urusan tenaga honorer di daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Kalaupun pemerintah daerah mematuhi atau mengikuti sikap Pemerintah Pusat, saya khawatir kondisi daerah akan gaduh. Pasti ada desakan untuk menganulir,” tegasnya.

Baca juga:  Tak Lulus Seleksi CPNS, Pemda Siapkan Skenario untuk Honorer

Meski demikian, Dedi memiliki harapan agar tenaga honorer K2 di Kota Bima bisa diangkat melalui jalur khusus sebagai CPNS secara bertahap, sama yang dilakukan di Provinsi Papua. “Kita harapkan agar tenaga honorer K2 bisa diangkat CPNS melalui jalur khusus dari pemerintah,” harapnya. (uki)