BKPSDM Kota Bima akan Patuhi Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

Rusdhan.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Pusat dan DPR dikabarkan telah menyepakati untuk menghapus tenaga honorer. Menyepakati tidak ada akan lagi status pegawai yang bekerja di instansi Pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabar penghapusan tenaga honorer tersebut juga diakui oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Rusdhan SE. “Informasinya memang demikian. Tapi belum sampai saat ini kita belum terima surat ataupun aturan resminya,” katanya kepada Suara NTB, Rabu, 22 Januari 2020

Meski begitu, Rusdhan menegaskan pihaknya akan tetap mematuhi apapun kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut. Kebijakan penghapusan tenaga honorer itu kata dia, sudah dipertimbangkan dengan matang. “Prinsipnya kita di daerah, kalau ada kebijakan atau aturan dikeluarkan pemerintah pusat tentu akan diikuti,” katanya.

Rusdhan menjelaskan, dalam Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ada dua jenis kompetensi pegawai di daerah. Yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Setelah munculnya wacana penghapusan baru ini, sudah pasti Pemerintah daerah akan mentaatinya,” katanya.

Berdasarkan data BKPSDM Kota Bima, jumlah tenaga honorer kategori dua (K2) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima, yang sudah divalidasi dan diverifikasi tahun 2019 kemarin tercatat mencapai 1.200 orang.

Pemerintah Kota Bima bahkan menganggarkan sebanyak Rp7,2 miliar dalam APBD 2020 untuk insentif ribuan honorer tersebut. Masing-masing akan mendapatkan Rp500 ribu perbulan atau Rp6 juta setahun.

Pemberian insentif bagi tenaga honorer K2 itu berdasarkan janji politik Walikota terpilih H. Muhammad Lutfi SE dan Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH saat Pilkada Kota Bima 2018 lalu. (uki)

  Akan Disikapi, Honorer yang Terancam Dirumahkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here