Pemilik Lahan Ancam Hentikan Pembangunan Taman Kodo

Aktivitas penimbunan lahan untuk pembangunan RTH Taman Kodo, yang saat ini tengah dipersoalkan oleh pemilik lahan. (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Rencana Pemerintah Kota Bima untuk membangun Ruang Terbuka Publik (RTH) Taman Kodo, menuai kendala. Bahkan rencana pengerjaan yang sedang tahap penimbunan tersebut, diancam dihentikan oleh warga.

Pasalnya, lahan pembangunan RTH Taman Kodo yang menelan anggaran Rp.4,3 miliar bersumber dari APBD 2019 tersebut, ternyata milik warga. Yang hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah setempat.

Hal itu diketahui setelah satu dari tiga orang pemilik lahan bernama Muhtar mengancam akan menghentikan pengerjaan proyek RTH Taman Kodo, apabila tidak ada kepastian dari Pemkot Bima. “Apabila hak kami tidak dipastikan secara hukum, kami akan hentikan pekerjaan proyek saat berjalan 50 persen,” katanya, Senin,  11 November 2019.

Ia mengaku lahan untuk pembangunan RTH itu sempat ditukar dengan lahan sawah oleh Walikota Bima, almarhum H. M. Nur Latif tahun 2004 lalu, karena lahan tersebut rencananya akan dibangun sarana olahraga warga. “Karena menyangkut kepentingan umum, saat itu kami setuju adanya proses tukar lahan ini,” katanya.

Seiring berjalannya waktu lanjutnya, lahan sawah hasil tukar tersebut sampai saat ini legalitasnya belum jelas hingga akan dibangun RTH. Terutama mengenai sertifikat kepemilikan. “Lahan sawah yang kita garap belum ada sertifikatnya. Berbeda dengan lahan yang akan dibangun RTH ini,” katanya.

Menurutnya persoalan tersebut telah diadukan kepada Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. Tiga orang pemilik lahan itu diminta agar membuatkan catatan kronologi dari tukar lahan tersebut. “Kita ikuti permintaan ini. Namun saat itu, jika sampai 50 persen pengerjaan RTH, dan belum ada kejelasan legalitas lahan, kita akan hentikan pengerjaannya,” ujarnya.

Kabid Aset BPPKAD Kota Bima, Abdillah SE, membenarkan lahan yang digunakan untuk pembangunan RTH Taman Kodo merupakan aset milik warga, bukan aset milik Pemkot Bima. “Iya benar. Lahan ini milik warga bukan milik Pemerintah,” katanya.

Mengenai kejelasan lahan itu hingga adanya pembangunan RTH, Ia menyarankan untuk konfirmasi OPD teknis. Mengingat saat sosialisasi rencana pembangunan RTH, dengan warga, Ia kebetulan tidak hadir, sehiggaa tidak mengetahui pasti persoalan. “Agar lebih jelasnya silahkan konfirmasi Dinas PUPR,” sarannya.

Sementara Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahad ST, tidak membantah lahan untuk pembangunan RTH Taman Kodo milik warga, walaupun dari awal mengira lahan itu salahsatu aset Pemkot Bima.

Fahad menambahkan, persoalan kejelasan lahan tersebut hingga kini masih dibicarakan antara Pemkot Bima dengan tiga orang pemilik lahan. Tujuannya untuk mencarikan solusi. “Sedang dibahas. Mengenai pekerjaan sepanjang bukan masalah teknis akan diselesaikan bersama dengan dinas lainnya,” pungkasnya. (uki)