Protes Dana Operasional Belum Cair, Anggota Pol PP dan Damkar Parkir Armada di Kantor Walikota Bima

Mobil Damkar Sat Pol PP Kota diparkir di depan halaman kantor Walikota Bima, saat aksi protes puluhan anggota Sat Pol PP dan Damkar setempat, Rabu,  30 Oktober 2019. (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar) Kota Bima menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Walikota setempat, Rabu,  30 Oktober 2019.

Aksi yang dilakukan usai apel pagi dan mengundang perhatian tersebut, sebagai bentuk protes mereka lantaran anggaran operasional hingga belum dicairkan sejak enam bulan terakhir.

Selain enggan masuk kantor, anggota Sat Pol PP dan Damkar juga mengarahkan seluruh armada operasional, terutama mobil Damkar dengan memarkirnya di halaman depan Kantor Walikota Bima.

Pantauan Suara NTB, beberapa saat kemudian, Kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima, Drs. M. Noer Madjid turun tangan menemui bawahannya dan memerintahkan untuk tidak melakukan aksi.

Bahkan Noer mengancam akan menanggalkan tugasnya sebagai Kadis jika perintah tersebut tak diindahkan. Mendengar hal itu para anggota Sat Pol PP dan Damkar langsung membubarkan diri tanpa mengeluarkan kata-kata.

Kabid Damkar, Sugiarto mengaku sikap protes tersebut adalah spontanita. Tujuannya untuk menanyakan anggaran operasional sejak Bulan April yang tidak kunjung dicairkan. “Selama ini kinerja Pol PP lancar-lancar saja. Padahal enam bulan bermasalah,” katanya.

Menurutnya sebelum menggelar protes pihaknya melaporkan masalah itu kepada pimpinan, hanya saja tidak ditanggapi dan diperhatikan. Selama enam bulan, anggota mengeluarkan biaya sendiri karena tanggungjawab terhadap tugas.

“Selama ini jika terjadi kebakaran, kita pakai biaya sendiri, tidak pernah ada biaya operasionalnya. Biaya BBM mobil Damkar hingga biaya kerusakan mobil dan perawatan selalu ditanggulangi kita,” katanya.

Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, H. Supardin juga mengakui hal yang sama. Selama dirinya masuk ke OPD tersebut tanggal 15 Mei 2019 lalu, pengelolaan keuangan sangat berantakan.

“Soal ini kita selalu berkoordinasi dengan Sekda. Tapi hasilnya tidak ada, hanya berjanji akan disampaikan ke Walikota Bima,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH mengatakan aksi protes tersebut bagian dari dinamika organisasi. Sebab dalam menyamakan satu persepsi sangat susah. Baginya hal itu biasa dan sangat wajar. “Sama saja anak manja terhadap orang tuanya,” kata Feri.

Akan tetapi lanjutnya, aksi protes tersebut akan menjadi atensi dan diperhatikan serius oleh pihaknya. Aksi itu sebagai sinyal untuk memperbaiki agar system pemerintahan bejalan dengan baik. “Akan segera dicarikan solusinya,” ujarnya.

Berdasarkan yang diketahuinya, persoalan belum dicairkan anggaran operasional yang menjadi aksi protes lantaran terkendala administrasi. Karena Ada syarat administrasi yang belum terpenuhi. “Yang namanya anggaran negara harus lengkap administrasinya. Tapi Insya Allah kita akan carikan solusinya,” pungkasnya. (uki)