Belum Pecat ASN Terjerat Tipikor, Walikota Bima Ditegur Mendagri

Kepala BKPSDM Kota Bima,  M. Saleh (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, dikabarkan mendapat teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu. Pemicunya, Walikota Bima dianggap belum memecat ASN yang terjerat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. M. Saleh, tidak menampik adanya teguran tersebut. Hanya saja, ia menegaskan persoalannya telah selesai.

“Memang ada surat teguran kemarin terkait ASN Tipikor ini. Tapi urusannya sudah selesai, setelah kita klarifikasi,” katanya kepada Suara NTB, Senin,  5 Agustus 2019. Menurutnya, Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima dianggap terlambat memecat atau belum melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap ASN Tipikor.

“Kita dinilai belum memberhentikan ASN Tipikor hingga batas waktu 30 April kemarin,”

ujarnya. Saleh menegaskan, ASN ruang lingkup Kota Bima yang terlibat Tipikor telah diberhentikan jauh sebelum waktu tenggat yang ditentukan oleh Kemendagri. Tercatat adan enam orang yang diberhentikan secara tidak hormat.

“Nah masalahnya, berkas enam ASN yang dipecat ini sedikit terlambat diperjalanan karena kita kirim via pos,” katanya.

Tidak ingin miskomunikasi hingga ada teguran, Saleh mengaku dirinya langsung ke Kemendagri dan bertemu langsung dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk menyerahkan bukti pengiriman berkas yang terlambat tersebut. “Saya sendiri yang membawa bukti pengiriman berkas, belum lama ini. Mereka (Kemendagri.red) memakluminya,” katanya.

Untuk itu, Saleh memastikan hingga saat ini, tidak ada lagi persoalan terkait ASN Tipikor tersebut. Termasuk teguran kepada Walikota Bima ditarik kembali, karena sudah diklarifikasi. “Jadi semuanya sudah clear,” pungkasnya. (uki)