Ketua DPRD Ingatkan Lurah Kelola Dana Sesuai Aturan

Syamsurih (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, mengingatkan para Lurah untuk mengelola dan menggunakan dana Kelurahan sesuai Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.

“Dana Kelurahan adalah program baru, regulasi baru dengan waktu yang mepet. Jadi penggunaan atau realisasinya harus hati-hati,” katanya akhir pekan kemarin.

Duta PAN ini meminta Kelompok Maysarakat (Pokmas) yang telah dibentuk di tingkat Kelurahan masing-masing hingga PPK yang melakukan pendampingan agar melaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

“Laksanakan sesuai regulasi dan aturan yang ada. Masyarakat juga harus tetap melakukan pengawasan,” katanya

Syamsurih menjelaskan, jika pelaksanaan berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan anggaran pada tahun berikutnya akan meningkat. Namun gagal, dipastikan pihak terkait akan berurusan dengan hukum.

“Selain itu, tidak menutup kemungkinan dana kelurahan akan distopkan karena

dianggap gagal melaksanakan. Saya kira soal ini tergantung kemauan saja,” katanya.

Meski telah dibentuk pengawas mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah. Pengunaan dan realisasi dana Kelurahan tersebut juga akan jadi prioritas pengawasan DPRD setempat. “DPRD khususnya dari Komisi III tetap serius melakukan pemantauan dan pengawasan,” katanya.

Seperti diketahui Pemerintah Kota Bima mendapat alokasi atau kucuran dana Kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019. Totalnya ada sebanyak Rp14 miliar.

Dari 14 miliar itu, baru Rp7 miliar yang dicairkan dan telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Untuk tahap kedua akan dicairkan pertengahan Agustus mendatang. Masing-masing Kelurahan mendapatkan sebesar Rp370 juta rupiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 penggunaan alokasi dana Kelurahan itu untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (uki)