2020, Kota Bima Targetkan 893 Investor

Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bima, H. Syarifuddin bersama jajarannya saat memaparkan program prioritas tahun anggaran 2020 di hadapan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, di ruang rapat Walikota, Selasa, (30/7). (Suara NTB/Ist)

Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima menargetkan 893 investor menanam saham dan modal di Kota Bima tahun 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan Kepala DPMPTSP Kota Bima Drs. H. Syarifuddin, M.AP, saat memaparkan program prioritas tahun anggaran 2020 di hadapan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, di ruang rapat Walikota, Selasa, 30 Juli 2019.

Menurut Syarifuddin, ratusan investor yang ditargetkan tahun 2020 tersebut mulai dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga penanaman modal asing (PMA). “Jumlah investor existing tahun 2019 tercatat sebanyak 692,” katanya.

Menurutnya, salahsatu program prioritas DPMPTSP setempat Bidang Penanaman Modal yakni peningkatan iklim investasi. Untuk mendukung akan dilaksanakan penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah dan kajian kebijakan penanaman modal.

Sementara pada bidang pelayanan perizinan, program prioritasnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sasaran terpenuhinya aplikasi perizinan usaha dan non usaha.

“Pada tahun 2019 DPMPTSP telah menerbitkan

2.000 lembar izin usaha dan non usaha. Tahun 2020 ditargetkan terbit 2.500 lembar izin usaha dan non usaha,” katanya.

Untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan lanjutnya, Bidang Informasi Pelayanan dan Pengaduan akan tetap melaksanakan survei indeks kepuasan terhadap masyarakat.

“Nilai indeks kepuasan tahun 2019 mencapai 80,90 persen atau kategori B,” katanya.

Sementara Walikota Bima, Lutfi meminta DPMPTSP terus memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat penerima pelayanan. Aspek kecepatan harus menjadi brand sektor pelayanan yang didukung oleh pendataan yang akurat.

Kualitas sistem pelayanan harus ditingkatkan, dengan sepenuhnya beralih ke sistem online, pola pelayanan offline sudah saatnya ditinggalkan,” katanya.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan juga harus didukung oleh sosialisasi yang baik pada tingkat RT, RW dan Kelurahan karena para pihak tersebut terlibat dalam pelayanan perizinan.

“Bangun koordinasi yang baik dengan para Lurah karena mereka ikut memegang fungsi kontrol. Misalnya jika ada warga yang tidak membangun sesuai IMB, Lurah dapat memberikan laporan kepada Dinas agar ditindaklanjuti,” pungkasnya. (uki)