Polres Bima Kota Usut Dugaan Penggelapan Dana PKH

Kasat Reskrim Polres Bima Kota,  Hilmi M. Prayugo (Suara NTB/Dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Dugaan penggelapan dana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Karampi dan Sarae Ruma Kecamatan Langgudu kini terus diusut. Dugaan penggelapan oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) inisial SD ini diusut oleh Aparat Satuan Reskrim Polres Bima Kota Bima. Sejumlah pihak termasuk para KPM telah dimintai keterangan terkait dana tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IlK, mengaku pihaknya tengah mengusut dugaan penggelapan dana PKH oleh oknum pendamping, yang dilaporkan oleh warga Karampi dan Sarae Ruma.

“Saat ini kita sedang menyelidiki laporan warga yang kehilangan uang PKH puluhan juta rupiah,” katanya akhir pekan kemarin. Berdasarkan laporan warga lanjut Hilmi, modus oknum pendamping memanfaatkan kondisi wilayah yang jauh dengan menawarkan jasa untuk mencairkan anggaran PKH yang dimiliki warga.

Tawaran oknum SD itu langsung diterima oleh warga. Dengan menunjuk ketua kelompok untuk mengumpulkan ATM, mengingat dana tersebut akan langsung masuk ke rekening KPM masing-masing. “Namun setelah dana dicairkan ternyata ATM dan dana PKH tidak diberikan sampai saat ini kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Warga penerima manfaat,  sempat bertanya kepada ketua kelompok soal uang yang dicairkan oleh pendamping.  Namun ketua kelompok juga tidak bisa menjawab banyak,  karena hanya mendapatkan penjelasan jika ATM rusak sehingga tidak bisa dilakukan pencairan.

“Sampai sekarang oknum yang diduga menggelapkan dana PKH ini hilang secara misterius dan terus kami telusuri,” ujarnya.

Hilmi menyebutkan, total dana penerima manfaat yang dibawa kabur sebesar Rp75 juta. Per bulannya, warga akan mendapatkan sebanyak Rp500 ribu. Dana yang digelapkan itu adalah jatah dalam satu bulan. “Mengusut kasus ini kami sudah memeriksa 97 saksi yang berasal dari menerima manfaat. Termasuk, keluarga pendamping PKH,”  ujarnya.

Dalam catatan Suara NTB, ulah oknum SD tersebut tidak hanya dilaporkan ke Polisi. Namun dirinya juga resmi diberhentikan sebagai pendamping PKH oleh Dinas Sosial Kabupaten Bima Januari 2019 lalu.

Oknum SD dipecat lantaran melanggar dengan mengambil dana milik keluarga yang berhak menerima. Sebelum diambil keputusan pemecatan, yang bersangkutan telah dibina dan diminta untuk mengembalikan dana KPM yang digelapkannya tersebut. Namun sampai belum juga dikembalikan. (uki)