Soal Proyek Taman dan Masjid Terapung, Dinas PUPR Kota Bima Irit Bicara

Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan tinggi (Kejati) NTB saat ini tengah membidik sejumlah proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima. Antara lain, proyek Taman Amahami dan Masjid Terapung. Namun, Dinas PUPR Kota Bima bergeming, alias tidak melakukan tindakan apapun.

Kepala Dinas PUPR Kota Bima, M. Amin, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa,  26 Februari 2019, irit berbicara mengenai sejumlah pembangunan proyek di Amahami tersebut. Bahkan pihaknya tidak akan mengambil tindakan apapun. “Soal pembangunan taman dan masjid terapung, kami tidak akan mengambil tindakan apa-apa,” katanya.

Selain tidak mengambil tindakan apa-apa, Amin mengakui sejumlah proyek pembangunan di Amahami sedang diselidiki Kejati NTB dan akan mengikuti tahapan yang berjalan saat ini. “Sekarang ini kasusnya sedang diproses. Kami serahkan kepada proses hukum saja,” katanya singkat.

Seperti diketahui sejumlah pembangunan fisik di Amahami Kota Bima tengah dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Bahkan saat ini tengah dalam proses penyelidikan dengan mengecek fisik proyek serta memeriksa pihak terkait.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, tahapan penyelidikan pembangunan di Amahami tidak hanya memerisksa pejabat Pemerintah dan pihak terkait. Namun juga menyeret sejumlah anggota DPRD Kota Bima.

Bahkan sejumlah anggota DPRD Kota Bima telah diperiksa. Anggota legislatif tersebut diperiksa terkait terkait item pembangunan masjid terapung yang tidak sesuai nomenklatur. Nomenklatur masjid terapung Amahami semula untuk pembangunan rumah adat. Hanya saja, anggota Badan Anggaran (Banggar) mengesahkan anggaran pembangunan masjid.

Selain masjid, Kejari juga membidik proyek pengerjaan Taman Amahami senilai Rp8,5 karena ada dugaan bermasalah. Proyek tersebut telah dilakukan pengecekan fisik oleh tim Kejati, belum lama ini. (uki)