Konsultasi ke Pemprov, Timbunan Amahami Diduga Ilegal

Kawasan Pantai Amahami Kota Bima yang direklamasi dan diterbitkan sertifikat oleh BPN. (Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota terkait timbunan Amahami mulai bekerja. Bahkan melalukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, belum lama ini.

“Hasil konsultasi dan koordinasi kita dengan Pemprov NTB, timbunan Amahami ilegal,” kata ketua Pansus DPRD Kota Bima, Armansyah SE, kepada Suara NTB, Jumat, 22 Februari 2019.

Mengapa ilegal ? Menurut Armansyah hal itu mengacu pada aturan UU atau Perda, aktivitas timbunan tersebut cacat hukum. Sayangnya, selama ini Pemerintah Daerah justru tidak bersikap adanya kegiatan dan aktivitas di atas lahan timbunan.

“Pemerintah sebelumnya seharusnya berani bersikap, adanya kegiatan atau melanggar yang melanggar aturan,” tegasnya.

Dengan ilegalnya lahan timbunan tersebut, pembangunan taman, jalan serta yang lainnya di sekitar kawasan Amahami bertentangan dengan hukum. Karena lahannya tidak mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi melalui Badan kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

“Termasuk pasar Amahami yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, lahannya juga ilegal,” kata Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Bima ini.

Diakuinya, dari hasil konsultasi dan koordinasi dengan Pemprov tersebut akan menjadi pintu masuk bagi Pansus untuk bekerja. Sebagai dasar melakukan penelusuran dan pemanggilan pihak-pihak terkait. “Pansus penimbunan Amahami akan menjadi konsen dan ruang kerja kami ke depan. Karena persoalan amahami tidak bisa dipisahkan dari teluk Bima yang semula berupa laut,” katanya.

Duta PKS ini menegaskan apapun hasil keputusan dan saran Pansus nantinya harus dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini. Bahkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum agar pihak terkait bisa bertanggungjawab atas tindakannya.

“Saya berharap pemerintah yang sekarang ini tidak melakukan pembiaran aktivitas di Amahami seperti pemerintah Kota bima sebelumnya,” katanya. Ia menambahkan tempat pertemuan konsultasi dan koordinasi berlangsung di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Kamis (21/2). Yang Hadir dalam pertemuan itu, dari pihak BAPPEDA Provinsi dan DKP. “Kita juga undang BKPRD. Sementara Angggota Pansus ada sembilan orang,” pungkasnya. (uki)