BPKP Audit Aliran Dana Bantuan Korban Banjir Kota Bima

Mataram (Suara NTB) – Belasan miliar bantuan telah disalurkan ke Kota Bima, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN saat dan pascabencana. Mencegah terjadi penyimpangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Sampai saat ini, audit masih berlangsung.

‘’Dana ini kami kawal mulai dari penerimaan sampai penyaluran,’’ kata Kepala BPKP NTB, Dr. Bonardo Hutauruk, AK.,MM kepada Suara NTB di kantornya, Selasa, 17 Januari 2017. Dalam catatan BPKP, dana yang masuk melalui dua rekening Pemkot Bima mencapai Rp 14,7 miliar.

Hal yang sangat diapresiasinya bahwa audit ini dilakukan atas inisiatif sendiri dari Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin yang mendapati banyaknya aliran bantuan dari dalam daerah dan secara nasional.

Walikota dilihatnya punya itikad untuk mencegah terjadinya penyimpangan bantuan. ‘’Setelah banjir, saya ditelepon Pak Walikota, dia minta diaudit semua bantuan itu. Kami langsung respons cepat dengan turunkan tim pada 28 Desember 2016, setelah walikota kirim surat resmi tanggal 17 Desember 2016. Kami acungi jempol sikap Pak Wali ini,” pujinya.

Dari hasil koordinasi dengan Pemkot Bima, tim diterjunkan tiga tahap. Tahap pertama akhir Desember sampai awal Januari 2017. Tim pertama ini mencatat, aliran bantuan ditampung dalam rekening BNI dan BRI.

Ditambahkan Suhardi selaku Pengendali Teknis BPKP, sumber bantuan dari APBN dan APBD. Rinciannya, dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Rp 10.200.000.000, kemudian dari dana tak terduga BPBD Provinsi NTB 2.700.000.000, ditambah lagi dana tak terduga BPBD Kota Bima Rp 325.038.500.

‘’Sehingga total jumlah dana penerimaan dari APBD dan APBN Rp 13.225.038.500,’’ sebut Suhardi.
Tidak saja dari dana pemerintah, dana tunai dari masyarakat, BUMN, BUMD termasuk pemerintah daerah lainnya, dikelompokkan kemudian ditotal berjumlah Rp 1.035.861.058. ‘’Ini jumlah bantuan yang diberikan secara tunai,’’ sambungnya.

Sedangkan dalam bentuk transfer, baik dari sumbangan masyarakat, BUMD, BUMN, sumbangan mahasiswa, pemerintah daerah lain, bantuan CSR, pengusaha, totalnya mencapai Rp 471.511.000.

Sehingga total bantuan yang mengalir ke Kota Bima melalui dua rekening tadi, mencapai Rp 14.732.410.556.

Ini menurut Suhardi bantuan yang masuk dan tercatat sejak 31 Desember 2016 sampai 5 Januari 2017. Bantuan yang diberikan Gubernur Jawa Barat, H.Ahmad Heryawan Rp 3 miliar, belum tercatat.

Sementara Bonardo menambahkan, tim gelombang kedua dan ketiga masih akan turun, berikutnya akan melakukan pemantauan terhadap penyaluran.

Meski ini kategori bencana yang membutuhkan proses cepat penyalurannya, tetap penting menurutnya untuk diawasi melalui audit agar tidak amburadul dan disimpangkan. Apalagi di dalamnya ada anggaran negara dan daerah, kemudian aparatur pemerintah yang mengelola.

Pedoman pengawasan yang dilakukan, dengan format Standard Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan melalui peraturan menteri atau peraturan pemerintah lainnya.

‘’Jadi dananya tetap tersalurkan ke masyarakat sesuai tujuan, administrasinya tertib. Ini yang kami inginkan, ada goodwill dari kepala daerah untuk mencegah terjadinya korupsi,’’ tandasnya.

Tim berikutnya yang turun, tidak hanya akan memantau penyaluran. Mereka juga akan menghitung dan mendata bantuan dalam bentuk barang. Jadi, semua bantuan yang masuk melalui posko utama tidak luput dari audit.
“Kecuali yang diberikan langsung ke masyarakat, itu di luar jangkauan kami,” pungkasnya. (ars)

Tabel alokasi anggaran bantuan banjir Kota Bima yang diaudit BPKP.