Upah Kerja Tunai Diduga Dipotong, Korban Banjir Bima Blokir Jalan

Kota Bima (Suara NTB) – Upah kerja tunai yang mulai dibagikan oleh pihak RT/RW kepada korban banjir Kota Bima sebesar Rp 500 ribu per rumah, diduga pembagiannya tidak merata. Bahkan dipotong mulai Rp 50.000 hingga Rp 100.000. Karenanya warga korban banjir kesal, dan memblokir jalan untuk mengekspresikan kekecewaannya.

Seperti yang terjadi pada RT 15 dan RT 16 RW 06 lingkungan Tolobali Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat. Di RW tersebut justru warga yang berdomisili di tempat lain yang mendapatkannya.

“Kami kecewa dengan sikap Ketua RT, yang justru membagikannya kepada warga lain,” kata seorang warga setempat, M. Sidik kepada Suara NTB, Jumat, 6 Januari 2017.

Adanya hal itu, Sidik mengaku bersama warga lainnya mempertanyakan kepada RT dan RW setempat. Hanya saja, jawaban yang diberikan tidak memuaskan dan terkesan cuek atas aspirasi warga yang terkena dampak banjir itu.

“Kami yang terkena banjir, rumah kami rusak, barang-barang berharga hanyut, tapi belum juga menerima bantuan,” katanya.

Tidak ingin mempertanyakan lagi, warga setempat berencana akan melaporkan hal itu kepada aparat kepolisian. Karena pihak RT diduga memanfaatkan momen ini untuk keuntungan pribadi dan oknum-oknum tertentu.

“Akan kami laporkan secepatnya, ditunggu saja,” ujarnya.

Ketua RT 16, Samsuddin membantah adanya pembagian tidak merata itu dan tidak tepat sasaran. Menurut dia, pembagian uang sebesar Rp 500 ribu per rumah, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya beberapa waktu lalu.

“Itu sama sekali tidak benar, penyalurannya sudah sesuai dengan data yang kami peroleh di lapangan,” ujarnya.

Ketua RW 06, Mahmudin mengakui, penyaluran upah yang diduga tidak merata itu, sempat dikomplain oleh warga.  Bahkan membuat dirinya bersitegang dengan ketua RW 16, hanya karena mempertanyakan kebenaran itu.

“Kami RW juga memegang data, jumlah rumah yang terkena banjir. Hanya saja uang menyalurkan bantuan adalah pihak RT. Namun masalah pembagian itu sudah diselesaikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, di RW 06 terdapat 232 rumah yang terdata akan mendapatkan upah kerja tunai sebesar Rp 500 ribu. Dengan total secara keseluruhan Rp 116 juta.

Di lain tempat, lingkungan Ranggo Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat, juga mengeluhkan yang sama. Bahkan di RT ini sebagian dipotong mulai Rp 50 ribu hingga Rp. 100 ribu. Tindakan tersebut ditolak oleh warga dengan memblokir jalan.

“Orang yang kesusahan malah dibuat tambah susah. Jika pembagian tidak merata dan tetap dipotong, jalan ini tidak akan kami buka,” kata seorang warga, Usman.

Sementara Walikota Bima melalui Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryaddin, S.IP, MM mengaku, bantuan upah kerja tunai itu berdasarkan per rumah warga yang terkena banjir, bukan per kepala keluarga (KK).

Ditegaskan, bantuan tersebut langsung dicairkan ke rekening RT/RW dan selanjutnya dibagikan kepada warga yang terkena dampak banjir berdasarkan pendataan dan proses verifikasi matang oleh RT/RW serta dikawal Babinsa dan Babinkamtibmas.

“Kalau ada pembagian tidak merata atau ada pemotongan, kami sarankan segera laporkan ke pihak terkait agar bisa ditindaklnjuti,” pungkasnya. (uki)