Kerugian Banjir Bima Mencengangkan, Ini Perkiraannya

Advertisement

Mataram (suarantb.com) – Total kerugian sementara dari bencana banjir Bima menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Mohammad Rum mencapai angka Rp 979,3 miliar. Demikian disampaikannya melalui pesan singkat, Senin, 26 Desember 2016.

Data kerusakan yang terhimpun sementara adalah fasilitas kesehatan berupa empat puskesmas, 29 puskesmas pembantu, 29 polindes dan satu kantor laboratorium kesehatan daerah dengan perkiraan nilai kerugian Rp 66,4 miliar; fasilitas pendidikan berupa 18 SD, lima SMP dan empat SMA; infrastruktur jalan, jembatan, prasarana air minum, prasarana persampahan dengan perkiraan nilai kerugian Rp 255 miliar; areal pertanian, dengan perkiraan nilai kerugian Rp 5,8 miliar; rumah penduduk 91 hanyut, 47 rusak berat, 49 rusak sedang, rusak ringan tidak terhitung; tempat usaha atau kios 77 rusak berat, 39 rusak sedang, rusak ringan belum terhitung. Sehingga total estimasi kerugian sementara sebesar Rp 979,3 miliar.

“Total kerugian sementara estimasinya sebesar Rp 979,3 miliar,” ucapnya.

Berdasarkan data terbaru dari BPBD NTB, keseluruhan korban banjir Bima yang mengungsi berjumlah 105.753 jiwa. Dengan rincian 98.423 jiwa mengungsi di tempat keluarga dan 7.330 jiwa mengungsi di titik-titik pengungsian yang tersebar di tujuh kelurahan.

Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei yang juga telah hadir di Bima memberikan beberapa arahan. Terkait kendala distribusi bantuan karena kekurangan tenaga dan sarana. Willem mengarahkan agar sejumlah truk didatangkan dari Pemprov NTB untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan.

Tim relawan termasuk dari TNI dan Polri akan ditempatkan per sektor wilayah terdampak. Selain distribusi bantuan, pembersihan juga menjadi prioritas utama.

“Untuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur rusak, harus disusun rencana aksi lintas sektor. Misalnya untuk rehab sekolah akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk rehab jembatan dan jalan akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Untuk antisipasi dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang. Normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban tata ruang sangat mendesak untuk dilakukan. (ros)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.