Kota Mataram Sulit Wujudkan 30 Persen RTH

Mataram (suarantb.com) – Undang-undang tata ruang mengharuskan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen bagi tiap-tiap kabupaten dan kota. Namun bagi Kota Mataram, jumlah tersebut dianggap mencakup hampir setengah dari wilayah Kota Mataram dan sulit diwujudkan. Sebab sebagai pusat kota, Kota Mataram hidup dari sektor perdagangan dan jasa. Sehingga wilayah Kota Mataram lebih banyak dimanfaatkan untuk bangunan dan akses jalan.

Kepala Dinas Tata Kota Mataram dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H. Lalu Junaidi mengungkapkan kesulitan tersebut diakibatkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pemkot Mataram. Sebagian besar wilayah Kota Mataram dikuasai masyarakat dengan sertifikat kepemilikan yang sah. Sehingga untuk mewujudkan 30 persen RTH dirasa tak mungkin.

Iklan

“Misalnya punya lahan cuma lima are, kemudian ditengahnya itu RTH. Itu tidak bisa bangun apa-apa. Mau jual juga tidak ada yang mau beli, karena tidak bisa dibangun, kan kasihan masyarakat,” jelasnya, Senin, 27 September 2016.

Pemkot Mataram menuntut kepada pemerintah pusat untuk memberikan pembeda kepada wilayah kota terkait luas ketersediaan RTH. Kabupaten dinilai mudah mewujudkan RTH sejumlah 30 persen, sebab masyarakat kabupaten sebagian besar mata pencahariannya berasal dari sektor pertanian, berbeda dengan kota.

Kota Mataram sendiri mengupayakan untuk mempertahankan RTH sejumlah 20 persen dari ruang-ruang publik dan lahan hijau lainnya. Sementara 10 persen sisanya merupakan lahan privat milik masyarakat. Sebab Kota Mataram memiliki daerah-daerah penyangga seperti Lombok Barat dan Lombok Utara sebagai area terhubung (connected area). Dengan demikian, dampak kurangnya RTH di Kota Mataram dapat diminimalisir.

“Dengan kemampuan kita mengolah lahan pertanian, 30 persen RTH itu tidak mungkin. Karena kota kan karakternya beda,” tandasnya. (rdi)