Kota Bima Tolak Bantuan 100 Tangki Air dari Provinsi

Siti Zainab. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, menolak bantuan 100 tangki air dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, untuk penanggulangan dampak kekeringan di wilayah ini. Alasannya, kebutuhan krusial tersebut dialokasikan setelah bencana alam tahunan ini berakhir.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Hj. Siti Zainab kepada Suara NTB di kantornya, Selasa, 5 Oktober 2021 menjelaskan, sebelumnya BPBD telah melaporkan data warga dan wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Harapan besarnya, BPBD Provinsi NTB bisa memberi bantuan untuk memaksimalkan upaya penanganan.

Iklan

Harapan tersebut memang direspon, hanya saja waktu alokasinya kurang tepat sehingga tertolak. “Alokasi ada 100 tangki air, tapi kan alokasinya diakhir tahun ini, terlambat kan hujan sudah mulai turun,” ungkapnya.

Bantuan 100 tangki air ini, baru bisa diterima dan dimanfaatkan untuk penanggulangan kekeringan setelah daerah menetapkan status siaga. Namun melihat kondisi wilayah mulai diguyur hujan, tak mungkin SK Walikota tersebut dikeluarkan. Karenanya dengan terpaksa bantuan itu tidak diambil.

Kalau saja pencairan anggaran lebih cepat, yakni sekitar Bulan Juni-Agustus sesuai penetapan SK siaga, sudah pasti akan sangat meringankan beban pihaknya dalam pendistribusian air bersih. “Dengan kondisi yang sudah turun hujan, ndak mungkin kami bisa terbitkan SK Walikota untuk darurat kekeringan, sehingga anggarannya tidak bisa kita ambil,” jelasnya.

Meski intensitas hujan saat ini belum begitu tinggi, Siti Zainab memastikan, Kota Bima telah keluar dari bencana alam kekeringan.

Kendati begitu, wilayah yang mengalami krisis air masih tetap ada. Terutama daerah pesisir pantai yang tidak bisa memanfaatkan air bawah tanah karena asin, pun tidak terlayani maksimal oleh PDAM. “Ndak bisa kita manfaatkan bantuan provinsi itu untuk menangani wilayah krisis air. Karena itu sasarannya untuk kekeringan, jadi beda,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman selama menangani dampak kekeringan setahun terakhir, Siti Zainab menyarankan, penyaluran bantuan harus cepat dan tepat waktu. Dan agar bencana tahunan ini tidak terus terjadi, semua pihak mesti mulai melestarikan kembali lingkungan kehutanan. Seperti menggiatkan program reboisasi pada daerah serapan air, pun menekan aktifitas perambahan untuk perladangan. “Rehabilitasi hutan itu harus dan mutlak untuk dilakukan. Ini jadi harapan besar kita sekarang,” pungkasnya. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional