Kota Bima Mulai Batasi Kegiatan Masyarakat

Abdul Malik. (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan PPKM selama 14 hari itu mengingat masih tingginya penyebaran kasus Covid-19 di Kota setempat.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM mengatakan pelaksanaan PPKM berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Bima, tertanggal 25 Januari 2021 dengan nomor : 007/24/I/2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bima.

Iklan

Kata dia, SE Walikota tersebut menindaklanjuti SE Gubernur NTB, tertanggal 22 Januari 2021, nomor: 360/112/BPBD.NTB/I/2021 mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan virus Corona di Provinsi NTB. “SE yang dikeluarkan ini juga merupakan cakupan hasil keputusan rapat koordinasi dengan Forkominda dan Kepala OPD Kota Bima kemarin,” ujarnya.

Menurutnya, dalam SE itu berisi beberapa imbuan, seperti kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian salahsatunya pernikahan agar membatasi kehadiran tamu undangan maksimal 50 persen dari kapasitas tempat atau ruangan acara. “Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan keramaian dan harus mendapat ijin dari Satgas Covid-19 tingkat kelurahan serta melaksanakan prokes covid-19 secara ketat,” ujarnya.

Sementara itu, di lingkungan kerja yang ada di Kota Bima diterapkan Work From Office (WFO). ASN dan Pegawai Non ASN diwajibkan mengenakan masker selama bekerja dan beraktivitas di lingkungan masing-masing serta menjadi contoh bagi masyarakat. “Apabila ASN dan Pegawai Non ASN melanggar akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam SE itu lanjut Malik, pembatasan kegiatan dan jam operasional untuk restoran dan rumah makan dan pusat perbelanjaan sampai pukul 22.00 Wita dengan kapasitas kursi yang boleh diisi hanya 50 persen.

Begitu pula dengan kegiatan ibadah tetap diperbolehkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas. Pembatasan lain juga dilakukan, yakni kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya engan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. “Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan SE ini, Pemkot membentuk dan mengaktifkan kembali Satgas di tingkat kelurahan,” ujarnya.

Malik menambahkan Walikota juga meminta seluruh Camat dan Lurah agar mensosialisasikan SE itu kepada warga untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. “Sat Pol PP juga diminta untuk melakukan operasi penegakan disiplin bekerjasama dengan TNI dan POLRI,” pungkasnya. (uki)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional