Korupsi Rababaka Rugikan Keuangan Negara Rp230 Juta

M. Isa Ansyori. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, akhirnya mengantongi hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kasus korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018. Besarannya, berubah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) awal Inspektorat, yakni Rp230 juta.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa, 28 Juli 2020 menerangkan, dari belasan item program fisik dan non fisik yang menjadi sumber penyimpangan Kepala Desa Rababaka inisial TS, awalnya memang disebutkan kerugian negaranya Rp400 juta. Namun setelah PKN final pasca penetapan tersangka 21 Juli lalu, didapati kerugian hanya Rp230 juta. “Kalau itu kami kembalikan pada tim auditor Inspektorat. Karena ini prodak mereka, kalau saya komentari prodaknya yang Rp400 juta atau Rp230 juta, keliru kami nanti,” ungkapnya.

Iklan

Munculnya perbedaan LHP pada tahap penyelidikan dan penyidikan tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan Inspektorat yang akan mengomentari. Penyidik hanya fokus pada sisi hukum dengan melihat perbuatan pidana secara formil yang didukung kerugian keuangan negara.
Hasil PKN final tersebut, lanjut dia, pun akan dipaparkan sendiri tim auditor Inspektorat jikalau dibutuhkan keterangannya dalam persidangan. “Kita bisa menghitung tapi tidak diberikan kewenangan menghitung itu,” jelasnya.

Sementara disinggung alasannya belum melakukan penahanan terhadap tersangka TS, M. Isa Ansyori menjelaskan, dalam KUHAP langkah tersebut dapat diambil ketika memang ancaman hukuman lima tahun atau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya. Namun demikian, pihaknya belum melihat sejauh itu karena pertimbangan objektif maupun subyektif masih belum terpenuhi.

Pasca penetapan tersangka, pihaknya telah menerbitkan sprindik khusus dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. “Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang baru satu. Kalau memang ada pihak lain yang turut terlibat atau ada andil dalam perbuatan itu, tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka,” ujarnya.
Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H Muhibuddin yang dikonfirmasi via telepon sore kemarin terkait adanya perubahan kerugian negara dalam kasus korupsi DD/ADD Desa Rababaka ini, belum bersedia memberikan keterangan. “Di kantor saja, belum bisa jawab ini,” tandasnya. (jun)

  Ditemukan, Kerugian Negara Kasus Balai Nikah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here