Korupsi Pengadaan Lahan Relokasi Banjir Bima, Hakim Banding Kurangi Hukuman Dua Terdakwa

Terdakwa korupsi pengadaan lahan untuk relokasi korban banjir Bima tahun 2017, Usman (paling kanan) dan Hamdan (kedua kanan) saat memasuki ruang persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, April lalu.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Kota Bima tahun anggaran 2017 mendapat keringanan hukuman. Pengadilan Tinggi NTB mengurangi hukuman mantan Kadis Permukiman Kota Bima Hamdan dan makelar tanah, Usman. Jaksa penuntut umum langsung menyatakan kasasi.

Hakim banding menjatuhkan putusan dengan delik berbeda. “Di tingkat banding, putusannya berdasarkan pasal 3 UU Tipikor. Untuk Hamdan vonisnya jadi dua tahun penjara,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Abadi ditemui, Kamis, 17 Juni 2021. Terdakwa Hamdan juga kemudian dijatuhi pidana denda Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama satu bulan. Pada pengadilan tingkat pertama, Hamdan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan serta denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Pembuktiannya berdasarkan pasal 2 UU Tipikor.

Iklan

Demikian juga dengan terdakwa Usman. Vonis pidananya di tingkat banding menjadi empat tahun penjara, denda Rp50 juta subsider satu bulan. “Pidana membayar uang pengganti menjadi Rp312,47 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Abadi. Sementara Usman sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama dihukum penjara penjara selama enam tahun, denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti Rp1,638 miliar subsider satu tahun enam bulan penjara.

“Untuk terdakwa Hamdan, jaksa penuntut umum sudah menyatakan kasasi. Sementara untuk Usman, masih ada waktu untuk pikir-pikir karena masih dalam masa tenggang waktu upaya hukum,” jelas Abadi. Terdakwa Hamdan terbukti korupsi dengan cara membayar pengadaan tanah untuk kebutuhan kepentingan umum dengan tidak mengikuti aturan. Kota Bima pada tahun 2017 membeli tanah seluas 4,29 hektare di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Rapat sosialisasi pengadaan lahan hanya dihadiri Usman. Disepakati harga tanah sebesar Rp11,5 juta per are. Dalam rapat itu terdakwa Hamdan tidak mengundang seluruh pemilik tanah yang berjumlah 10 orang. Usman yang juga pemilik lahan juga menjadi kuasa untuk sembilan pemilik lahan lainnya. Sementara pembayaran kepada mereka tidak sama sesuai yang seharusnya diterima. Selain itu Usman beralasan selisih pembayaran itu dipakai untuk biaya meratakan tanah.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, pihaknya sudah menyatakan kasasi sebagai upaya hukum atas putusan banding tersebut. Menurut jaksa penuntut umum, putusan banding ini belum memenuhi rasa keadilan. “Vonis bandingnya ini dengan pasal yang berbeda dengan pasal di tingkat pertama. Penerapan hukumnya berbeda. Nanti akan kita rangkum semuanya di dalam memori kasasi,” terangnya.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan terhadap Hamdan dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan, dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Usman dituntut pidana penjara lima tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider empat bulan. Ditambah membayar pengganti kerugian negara Rp1,638 miliar subsider dua tahun penjara. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional