Korupsi Dana Rehabilitasi Pascabencana, H. Muhir Mulai Diadili

Politisi Golkar, H. Muhir duduk di kursi persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 16 Oktober 2018. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir mulai diadili, Selasa, 16 Oktober 2018. Terdakwa perkara fee proyek rehabilitasi pascabencana SD/SMP Kota Mataram 2018 didakwa dengan tiga lapis pasal korupsi. Politisi Golkar itu didakwa memeras Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram sebesar Rp31 juta. Terkait proyek pascabencana gempa Lombok pada APBD-P 2018 sebesar Rp4,29 miliar.

Muhir yang juga anggota Banggar DPRD Kota Mataram diadili majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif serta hakim anggota, Ferdinand M Leander, dan Abadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Iklan

Ketua tim jaksa penuntut umum, Anak Agung Gde Putra mendakwa H. Muhir dengan pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putra menyebutkan, terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri memaksa Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom –sudah dicopot dari jabatannya tersebut, menyetor duit Rp31 juta.

Setoran duit itu bagian dari fee proyek anggaran penanganan pascagempa pada Disdik Kota Mataram pembahasan APBD-P Kota Mataram tahun 2018. Disdik Kota Mataram mengajukan Rp4,292 miliar pembelian tenda, rehabilitasi gedung, dan trauma healing.

Peruntukannya bagi 21 SD Negeri, 5 SMP Negeri, dan tiga PAUD/TK Negeri yang terdampak rangkaian gempa M=6,4 pada 29 Juli, M=7,0 pada 5 Agustus, dan M=6,9 pada 19 Agustus lalu.

Terdakwa kemudian dengan gagahnya seolah berjasa meloloskan proyek tersebut. Hal itu terungkap dari percakapan telepon terdakwa dengan saksi Sudenom. Kala itu, Rabu (12/9) Sudenom sedang menghadap jaksa penyidik Kejari Mataram.

Sudenom kala itu sedang diperiksa sebagai tersangka kasus pungli kepala SD/SMP Mataram –kasus berbeda. Muhir pada intinya mengatakan sudah menyetujui dana rehabilitasi bencana gempa untuk SD/SMP yang diajukan Sudenom.

“Benar sudah disetujui, Pak Kadis aturkan buat saya,” kata JPU mengutip perkataan Muhir di telepon. Sudenom kemudian menjawab, “Nanti kontraktor lah itu,”. “Gak usah lah kontraktor itu,” timpal Muhir lagi.

Usai percakapan telepon yang turut didengar penasihat hukum Sudenom dan jaksa penyidik, Muhir lantas mengatur pertemuan untuk penyerahan uang bagian fee proyek dimaksud.

“Setelah itu saksi Sudenom selalu merasa takut dan tertekan setiap terdakwa menelepon memberitahukan pembahasan anggaran di dewan, karena dapat dipastikan terdakwa akan meminta sejumlah uang,” paparnya.

Tak hanya itu, Sudenom juga merasa apabila terdakwa tidak diberi uang maka Disdik bakal kena getahnya di setiap rapat Komisi IV yang notabene membidangi Pendidikan. Secara terpaksa, Sudenom menyiapkan uang yang diminta terdakwa.

Sampai pada waktu penyerahan pada Kamis (13/9) petang, Muhir meminta Rp1 juta. Selanjutnya, pada Jumat (14/9) pagi, di sebuah warung di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram, ada penyerahan uang lagi sebesar Rp30 juta.

Saat itu serah terima uang dilakukan PNS bawahan Sudenom, Tjatur Totok Hadianto dengan Muhir. Bersamaan pula jaksa Kejari Mataram melakukan operasi tangkap tangan.

Ketua majelis hakim Isnurul kemudian menunda sidang hingga Selasa (23/10) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Burhanudin menjelaskan pihaknya yang tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

“Ada beberapa hal yang menurut kami itu menggelikan. Makanya kami minta langsung pemeriksaan saksi. Kami tidak sabar untuk segera ke agenda pembuktian,” ucapnya. (why)