Korupsi Dana Marbot, Mantan Camat Divonis Setahun

Mantan Camat Praya Barat Daya Kamarudin merapikan pecinya selagi mendengarkan vonis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 28 Oktober 2019. Terdakwa korupsi dana marbot ini dihukum penjara selama satu tahun. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin divonis mendekam di penjara selama satu tahun. Majelis hakim menghukum terdakwa itu karena terbukti bersalah melakukan korupsi. Terdakwa terbukti dana insentif marbot tahun 2018 sebesar Rp91,2 juta. Putusan itu dibacakan ketua majelis Anak Agung Putu Ngurah Rajendra, dalam sidang Senin, 28 Oktober 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama satu tahun,” ucapnya. Hakim menimbang Kamarudin melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Serta, menyatakan uang yang disita sebesar Rp10,8 juta dikembalikan kepada 10 marbot penerima dana insentif.

Iklan

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. “Terdakwa sudah mengembalikan dana tersebut,” terang Agung membacakan alasan yang meringankan terdakwa. Jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah sebelumnya menuntut hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Terdakwa Kamarudin tidak ingin memperpanjang urusan. “Ya saya menerima,” kata Kamarudin legowo menanggapi putusan hakim tersebut. Sementara jaksa penuntut umum, Dian Mario mengatakan masih pikir-pikir lebih dulu. “Saya harus lapor pimpinan dulu,” ujarnya. Kamarudin dihukum bersalah dalam penyaluran dana insentif marbot triwulan II dan III tahun 2018. Padahal dana sebesar Rp102 juta untuk 85 marbot di 11 desa sudah ditarik terdakwa.

Pada November 2018, Kamarudin hanya menyerahkan dana insentif kepada sembilan marbot di Desa Pandan Indah sebesar Rp10,8 juta. Sisanya, sebesar Rp91,2 juta batal disetorkan. Terdakwa beralasan uang itu hilang saat disimpan di dalam mobilnya. Dana marbot tersebut seharusnya diserahkan ke penerima selambatnya 31 Desember 2018, mengacu pasal 21 Permendagri No 13/2006. Kamarudin baru menggantinya pada Februari 2019. BPKP menghitung kerugian negaranya sebesar Rp91,2 juta. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here