Korupsi BOS SMKN 1 Lunyuk 2015, Mantan Bendahara Divonis 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa kasus BOS SMKN 1 Lunyuk, Awaludin menghadapi sidang vonis dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 28 Desember 2018. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Bendahara SMKN 1 Lunyuk, Awaludin A Rahim dihukum penjara selama 1,5 tahun atau setara 18 bulan. Akibat terbukti bersalah korupsi dana BOS tahun 2015 sebesar Rp60,9 juta. Terdakwa pasrah menerima vonis hakim.

Terdakwa Awaludin dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Iklan

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Awaludin selama satu tahun dan enam bulan,” ucap ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra membacakan amar putusan pada sidang Kamis (28/12) lalu.

Terdakwa Awaludin juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, maka wajib diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

Menanggapi putusan hakim, terdakwa tanpa basa-basi langsung menerima. Sementara jaksa penuntut umum, Rahajeng Dinar mengaku masih pikir-pikir. Sebab sebelumya, jaksa menuntut Awaludin agar dihukum penjara selama 2 tahun berikut denda Rp50 juta dan pengganti dua bulan.

Hal yang memberatkan terdakwa, menurut majelis hakim, yakni terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Berupa uang sebesar Rp60,9 juta yang tidak dapat dipertangunggjawabkan penggunaannya.

Terdakwa terbukti korupsi saat menjadi bendahara SMKN 1 Lunyuk, dan mengelola dana BOS termin pertama Januari-Juni 2015. Besarnya Rp102 juta. Dihitung dari jatah Rp600 ribu masing-masing untuk 170 siswa.

Dari total anggaran itu, Awaludin hanya mampu membuat pertanggungjawaban untuk penggunaan sebesar Rp6 juta. Diantaranya biaya transportasi tim asesor uji kompetensi. Sisanya sebesar Rp60,9 juta tidak ada pertanggungjawaban.

Dana BOS digunakan tak tentu tujuan. Seperti dipakai membuat talud yang ternyata menjadi temuan Inspektorat lantaran ada kelebihan pembayaran ke rekanan. Begitu juga dipakai untuk melunasi pembelian sepeda motor pada tahun 2014 sebesar Rp30 juta. (why)