Korupsi BOS SMAN 1 Monta, Jaksa Hentikan Penuntutan Wahidin di Pengadilan

Wayan Suryawan (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum akan menarik dakwaan terhadap terdakwa korupsi dana BOS SMAN 1 Monta, Kabupaten Bima, Wahidin.

Mantan Bendahara SMAN 1 Monta, Wahidin meninggal dunia karena tumor paru-paru yang dideritanya. Sementara dia masih menjalani persidangan atas kasus korupsi 339,3 juta.

Iklan

Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan mengonfirmasi pemulangan Wahidin pada Kamis, 13 Juni 2019. Wahidin dinyatakan meninggal dunia pagi harinya.

“Untuk itu kami akan menghentikan proses penuntutan di persidangan,” ujarnya Jumat, 14 Juni 2019 kemarin di Mataram.

Saat ini, sambung dia, jaksa penuntut umum sedang menunggu proses administrasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram terkait penghentian penuntutan tersebut.

“Nanti keterangan yang bersangkutan akan kita gunakan yang dari BAP (berita acara pemeriksaan),” imbuh Wayan.

Terpisah, Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji menerangkan bahwa Wahidin masih berstatus tahanan titipan Kejari Bima. Sebab Wahidin diajukan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi.

“Kita sudah koordinasi dengan jaksa yang menahan karena kalau tahanan adalah tanggung jawab dari pihak yang menahan,” jelasnya.

Selama di Lapas, imbuh Tri, Wahidin sudah mendapat perawatan di Klinik Lapas Mataram. Pihak keluarga pun turut mendampingi selama proses perawatan tersebut. “Di dalam Lapas sudah dilakukan maksimal sesuai SOP penanganan medis. Karena tidak ada perubahan kondisi langsung dibawa ke RSAD,” ungkapnya.

Puncaknya pada Kamis, 13 Juni 2019 dini hari lalu. Kondisi Wahidin memburuk sampai dirujuk ke RSAD Wira Bhakti Mataram.

“Dinyatakan meninggal pada pukul 05.29 Wita tanggal 13 Juni karena tumor ganas paru-paru,” sebut Tri.

Wahidin sebelumnya diajukan ke pengadilan bersama mantan Kepala SMAN 1 Monta Nurul Mubin. Mereka didakwa bersama-sama korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2016.

Total dana BOS yang diterima SMAN 1 Monta tahun 2016 sebesar Rp706,6 juta. Mubin memakai dana BOS tersebut tanpa melibatkan tim manajemen BOS pada setiap kegiatan Mubin sebagai pengelola dana tidak membuat laporan pertanggungjawaban.

Wahidin membantu Mubin membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS triwulan ke-II sampai ke-IV.

Tugasnya membuat nota dan kuitansi yang tidak semestinya juga dengan membuat duplikat stempel atau cap toko untuk menutupi nilai uang yang telah dipakai tidak sesuai Juknis.

BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi pengelolaan dana BOS tersebut sebesar Rp339,34 juta. Hal tersebut dari penggunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan. (why)