Korupsi Anggaran 2014, Mantan Kasatpol PP Bima Dituntut Paling Berat

Mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bima, Iskandar menjalani sidang tuntutan, Selasa, 29 Januari 2019. Iskandar dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 3 tahun. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tiga terdakwa korupsi pengelolaan anggaran Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014 menjalani sidang tuntutan Selasa, 29 Januari 2019. Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Iskandar dituntut paling berat yakni pidana penjara selama 3 tahun serta denda Rp100 juta.

Sementara dua terdakwa lainnya, mantan Bendahara Satpol PP Bima, Samsul Bahri, dan mantan Kabag TU Satpol PP Bima, Kadrin masing-masing dituntut sepadan, yakni pidana penjara 1 tahun 3 bulan.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Wayan Suryawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Suradi.

Wayan juga menuntut terdakwa Iskandar untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp141,3 juta, selain tuntutan membayar denda Rp100 juta subsidair 4 bulan.

Dalam kondisi Iskandar tidak membayar, maka harta bendanya disita untuk dilelang. “Apabila terdakwa tidak punya harta untuk dilelang maka terdakwa wajib mengganti dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan,” tegas Wayan.

Tuntutan tersebut, sambung dia, didasarkan pada pembuktian unsur pidana pada pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 KUHP.

Demikian juga tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Kadrin, yang menurut jaksa terbukti turut serta korupsi. Kemudian jaksa menuntut Kadrin untuk dipenjara selama 1 tahun 6 bulan.

“Membebankan pidana denda sebesar Rp50 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” ucap Wayan.

Kadrin sebelumnya sudah menitipkan uang pengganti kerugian sebesar Rp100 juta. Uang tersebut dituntut dirampas untuk negara.

Terdakwa Samsul Bahri dituntut penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan. Juga dibebankan membayar pengganti Rp90,4 juta.

Di tahap penyidikan, Samsul sudah menitipkan uang tunai Rp110 juta. “Karena beban uang pengganti lebih kecil nanti sisanya akan dikembalikan kepada terdakwa Samsul Bahri,” sebut jaksa.

Para terdakwa terbukti menyelewengkan anggaran Pol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Satpol PP Kabupaten Bima mengelola anggaran Rp2,2 miliar yang bersumber dari APBD.

Penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan mark up. Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan illegal logging, Operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial.

Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost.

Penyelewengan itu menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp 431,85 juta. (why)