Korupsi Alat Peraga 33 SD KLU, PPK Proyek Dituntut Penjara 1,5 Tahun

Terdakwa Astari Tapun (kanan) menyalami jaksa penuntut umum Marollah usai sidang tuntutan perkara korupsi pengadaan alat peraga 33 SD di KLU tahun 2014, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 4 Desember 2018. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan satu tahun enam bulan atau setara 18 bulan kepada hakim terhadap terdakwa Astari Tapun. Hal itu disampaikan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 4 Desember 2018, perkara korupsi pengadaan alat peraga pendidikan 33 SD di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014.

Terdakwa Astari Tapun, menurut jaksa penuntut umum Marollah, terbukti bersalah menurut dakwaan pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Iklan

“Oleh karenanya menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun enam bulan,” kata Marollah di hadapan majelis hakim yang diketuai Suradi.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum juga menuntut agar terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.

Sementara uang pengganti kerugian negara sebesar Rp600 juta –yang dibayarkan tersangka I Nengah Sadriati- dirampas untuk negara. Kemudian dikembalikan ke kas Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara.

Tuntutan diajukan, kata Marollah, dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan, seperti perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara Rp787,9 juta.

Sementara hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp600 juta. Masing-masing dibayar dua kali, yakni Rp400 juta pada Juli lalu dan Rp200 juta pada Selasa, 4 Desember 2018 kemarin.

Tuntutan jaksa tersebut dengan mempertimbangkan, bahwa terdakwa terbukti kongkalikong dengan rekanan pemenang tender PT Cahaya Nusa Tenggara, yang diwakili direktris Nurmiati.

Terdakwa Tapun menyusun harga perkiraan sendiri berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) yang disodorkan Nurmiati. RAB berisi item pekerjaan pengadaan yang disusun perusahaan penyedia barang, PT Inti Citra Usaha yang dipimpin tersangka I Nengah Sadriati.

“Terdakwa selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) tanpa upaya untuk mempertimbangkan harga dalam RAB, langsung meyakini dan menggunakan RAB milik PT Citra Inti Usaha untuk menyusun HPS,” jelas Marollah.

Rencana pemufakatan, sambung dia, juga tampak dari katalog barang yang diterima Nurmiati pada Juni 2014. Padahal lelang proyek baru tayang di LPSE KLU 23 Juli 2014.

“Terdapat kejanggalan bagaimana saksi Nurmiati mendapatkan item pekerjaan sebelum lelangnya diumumkan,” ujarnya.

Proyek kemudian terlaksana. Yang walaupun tidak langsung dibayarkan seluruhnya sebab proyek yang sedianya dibiayai APBD Provinsi NTB batal. Sementara proyek tidak dianggarkan di APBD Lombok Utara.

PT Cahaya Nusa Tenggara mengerjakan proyek dengan kontrak Rp4,9 miliar. Sementara pengeluaran riil untuk pengadaan 33 paket alat peraga hanya Rp3,7 miliar. Akibatnya, kerugian negara yang timbul sebesar Rp787,9 juta.

Ditemui usai persidangan terdakwa mengaku tidak sepeserpun menerima uang dari proyek tersebut. “Memang ada yang kembalikan kerugian negara, tapi orang lain karena saya kan bukan penikmatnya,” kata Astari.

Sidang ditunda sampai Selasa (11/12) pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan terdakwa. (why)