Korupsi ADD dan Raskin, Kades Lekor Divonis 2,5 Tahun Penjara

Mataram (suarantb.com) – Kepala Desa (Kades) Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah divonis 30 bulan atau dua tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu, 26 Oktober 2016. Anwar Haris, Kades yang menjabat selama dua periode ini divonis bersalah menggelapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan beras miskin (raskin).

Selain divonis dua tahun enam bulan penjara, Anwar juga divonis oleh majelis hakim yang diketuai A.A Putu Rajendra, SH, M.Hum denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 95 juta subsider satu tahun penjara.

Iklan

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Anwar dengan tuntutan empat tahun enam bulan penjara. Namun, atas beberapa pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa, Anwar divonis berbeda.

Anwar terbukti melakukan korupsi ADD dan raskin tahun anggaran 2014. Kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 166 juta. Dalam kasus raskin, beberapa dusun tidak mendapatkan jatah raskin yang semestinya diberikan. Dalam fakta persidangan, Anwar justru menyimpan raskin tersebut pada rumahnya dan tidak didistribusikan.

Hasil audit BPKP, sebanyak 20.317 kilogram beras belum dibagikan pada masyarakat, sehingga kerugian negara pada kasus tersebut mencapai sekitar Rp 101 juta. Masyarakat Desa Lekor seharusnya menebus raskin tersebut perkilonya sebesar Rp 1.600. Namun, beberapa dusun justru tidak dibagikan.

Anwar Haris melalui kuasa hukumnya, Deni Indra, SH menyatakan menerima vonis hakim tersebut. Sementara JPU yang dipimpin langsung oleh Kasi Intel Kejari Praya, Andrie Dwi Subianto, SH, MH mengatakan akan pikir-pikir dulu terhadap vonis yang dijatuhkan hakim. (szr)