Korlap Demo Karyawan PT SMS Jadi Tersangka

Dompu (Suara NTB) – Koordinator lapangan (korlap) dalam aksi mogok kerja dan unjuk rasa karyawan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Dompu dijadikan sebagai tersangka karena terlibat pengancaman.  MS diduga mengancam karyawan lainnya untuk mematikan pabrik gula secara paksa.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, S.IK kepada wartawan, Kamis, 3 November 2016 menerangkan pihaknya baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pengancaman yang menyebabkan kerusakan pada pabrik PT SMS oleh karyawannya dalam aksi mogok kerja dan aksi unjuk rasa karyawan. Berdasarkan dua alat bukti yang cukup, MS diduga telah mengancam karyawan untuk mematikan tidak melalui prosedural mesin pabrik, sehingga menimbulkan kerusakan pada pabrik.

Iklan

“Sejauh ini baru satu orang yang kita jadikan sebagai tersangka,” katanya.

Penetapan tersangka terhadap mantan karyawan PT SMS ini, kata Jon Wesly Aryanto, berdasarkan perannya masing – masing. Kendati dalam aksi unjuk rasa itu melibatkan banyak orang, namun tidak bisa dijadikan tersangka. Begitu juga dengan delapan orang karyawan yang telah dikeluarkan perusahaan bersama MS.

“Mereka hanya menyampaikan pendapat di muka umum dan itu diatur dalam undang – undang. Tapi ketika melakukan pengrusakan dan mengancam pihak lain, itu menjadi masalah,” terangnya.

Pasca aksi unjuk rasa dan mogok kerja oleh karyawan PT SMS yang menuntut kesejahteraan karyawan pekan lalu, aktivitas perusahaan kini sudah kembali beroperasi. Pabrik juga telah menggiling tebu dan memproduksi gula setelah sempat terhenti selama sepekan.

“Sejauh ini kondisi di pabrik pasca aksi itu sudah beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Sebelumnya, karyawan PT SMS Dompu yang dikoordinir M. Syafrin melakukan aksi mogok kerja di pabrik gula menuntut kesejahteraan karyawan. Di antaranya adanya tambahan uang makan, uang transpor, dan biaya perumahan bagi karyawan. Karena gaji karyawan hanya Rp 1,5 juta per bulan, tidak mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi untuk biaya sewa rumah di Doropeti dalam sebulan Rp 600 ribu per kamar tidur.

Tuntutan ini disebut – sebut sudah berulang kali disampaikan ke manajemen perusahaan, tapi tidak direspon. Dari beberapa tuntutan itu, perusahaan hanya menyanggupi untuk biaya makan sekali sehari. Penghasilan Rp 1,5 juta ini tidak termasuk biaya lembur. (ula)