Korban TPPO Bertambah, Pemprov NTB Ancam Blacklist PPTKIS

Agus Patria (suara NTB /ars)

Mataram (suarantb.com) – Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diduga jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipulangkan mulai Kamis 30 Mei 2019. Kedatangan para pahlawan devisa itu justru dalam kondisi bermasalah. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengancam jika ada keterlibatan perusahaan dalam kasus ini.

“Jika ada keterlibatan perusahaan dalam kasus ini kita akan blacklist,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB Dr. Agus Patria, SH., MH menjawab Suara NTB, Selasa 4 Juni 2019.
Jika sudah masuk daftar hitam, maka perusahaaan tersebut akan dilarang melakukan pengiriman TKI sesuai izinnya.

Iklan

Empat TKI asal NTB sebelumnya dipulangkan dari Damaskus, Suriah. Salah satunya Sitti Umi Kulsum, asal Kopang Lombok Tengah yang mengalami nasib tragis. Korban patah kaki kanan akibat jatuh dari apartemen setelah kaget mendengar ledakan bom.

Korban kedua Faridah binti Arsad Mundur. Paspor B 4583230 asal Dusun Campa Desa Baka Jaya, Bima.

Ketiga, korban atasnama Aisyah binti Mansyur Ismail, Paspor B 4958570 alamat Dusun Pernang Labuhan Burung, Buer Sumbawa.

Keempat, Nurhayati binti M. Musa, Paspor B 8050993 asal Desa Mbawi, Dompu.

Dua korban lagi sesuai data dihimpun Satgas TPPO NTB, Aisah Jamudin Nasir dan Nurhayati. Hanya identitas Aisyah yang diketahui dengan nomor Paspor No. B 0968306 alamat Kampung Mendawe Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat. Bahkan diperkirakan gelombang pemulangan korban TPPO akan terus bertambah.

Menurut Agus Patria, soal kewenangan, pihaknya lah yang mengeluarkan izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sehingga jika ada yang melanggar, apalagi terlibat dalam TPPO, makan institusinya yang akan mencabut izinnya. “Kita blacklist dan cabut ijinnya,” tegas Agus Patria.

Kabar dari Satgas TPPO soal pemulangan TKI unducemented itu akan didalamnya. Tidak menutup kemungkinan akan melibatkan Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. “Kalau nanti berkaitan dengan pidana itu ranahnya Kepolisian. Tapi kami tetap koordinasi,” ujarnya.

Indikasi awal pelanggaran dilakukan perusahaan, kata Agus, dengan tetap memaksa mengirim TKI ke Timur Tengah. Padahal kebijakan pemerintah sudah diterbitkan moratorium pengiriman ke negara negara Timur Tengah, termasuk Suriah.

“Peluang pelanggarannya disitu. Mereka tidak boleh memberangkatkan. Karena di Timur Tengah kan sudah moratorium,” tegasnya. (ars)