Korban Gempa di Sumbawa Segera Terima Jadup

Mirajuddin. (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Korban Gempa Kabupaten Sumbawa tahun 2018 akan segera mendapatkan uang jaminan hidup (jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Anggaran sebesar Rp 16.179.300.000 tersebut akan disalurkan kepada 14.134 KK atau 53.931 jiwa.

“Terkait dengan jadup yang dihajatkan untuk korban gempa Agustus 2018, dari Kemensos sudah melayangkan surat ke kami tanggal 23 Juli kemarin dengan maksud bahwa sudah akan direalisasikan sebanyak 14.134 KK atau 53.931 jiwa,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kabid Linjamsos, Mirajuddin, ST.

Iklan

Saat ini pihaknya sudah menjawab surat dari Kemensos. Sekaligus memberikan data calon penerima jadup dan SK Bupati. Berdasarkan informasi via telepon dari Kemensos, rencananya tanggal 9 November mendatang pihaknya diundang untuk rapat koordinasi persiapan penyaluran. Pihaknya masih menunggu surat resmi terkait rapat koordinasi dimaksud.

“Kami tetap menunggu surat resmi. Kemensos sudah menginformasikan melalui telepon meminta kami untuk mempersiapkan bahan-bahan karena kami di rakor nanti akan membawa bukti copy KK dan KTP untuk dikroscek mana yang lengkap datanya. Yang belum akan dilengkapi karena ini penyalurannya lewat Bank BNI. Jadi uangnya dari Kemensos, masuk ke Bank langsung ke masing-masing rekening penerima. Kami Disos tidak tau karena uang tidak lewat kami,” terangnya.

Pihaknya berharap kepada masyarakat untuk bersabar menunggu proses ini. Karena semua proses baik kewenangan dan lain sebagainya ada di Kementerian sosial. Pihaknya di daerah tugasnya hanya menyiapkan data. “Ini sudah ada titik terang,” bebernya.

Terkait bantuan Jadup korban gempa, sesuai dengan ketentuan di Permensos Nomor 4 Tahun 2018, maka jumlah uang yang diberikan Rp 10 ribu/hari/jiwa selama 30 hari atau bisa diperpanjang sampai 90 hari. Tetapi melalui surat yang disampaikan pada 23 Juli lalu, Kemensos memberikan informasi bahwa karena keterbatasan anggaran, hanya diberikan selama 30 hari.

“Karena keterbatasan anggaran hanya dihitung 30 hari saja per jiwa, Rp 300 ribu perjiwa,” jelasnya.

Pencairan jadup ini, lanjutnya, merupakan yang pertama kali. Kendalanya karena prosesnya di pusat, mungkin anggaran tidak tersedia. “Kami yang jelas apa yang terjadi, seperti apa, itu di pusat prosesnya. Ini yang selalu kami berikan pemahaman kepada masyarakat,” pungkasnya. (ind/arn/*)