Korban Banjir Bima Tuntut Bantuan Jadup

Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bima, Kamis, 16 Februari 2017. Mereka menuntut keadilan atas penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) korban banjir yang dinilai tidak merata.

Warga yang merupakan korban banjir Kota Bima ini, kecewa dengan sikap pemerintah dan SKPD terkait yang menyalurkan Jadup beberapa waktu lalu, tidak merata dan terkesan diskriminasi.

Iklan

Humas aksi, Rita Sahara kepada Suara NTB, mengatakan pihak kelurahan setempat melakukan pendataan sebagai syarat menerima jadup. Hanya saja hingga kini bantuan tersebut tidak kunjung terealisasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, lanjutnya, bantuan jadup dari Kementrian Sosial (Kemensos) tersebut telah selesai disalurkan. Namun sebagian besar warga setempat tidak menerimanya.

“Apakah kami tidak berhak mendapatkan bantuan ini dari pemerintah. Bukankah kami juga korban banjir, harta dan rumah kami hanyut,” katanya mempertanyakan.

Diakuinya, dalam penyaluran bantuan tersebut pemerintah dan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima terkesan tebang pilih. Diduga lebih mementingkan orang terdekat ketimbang masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami ingin pemerintah dapat mengklarifikasinya sesuai data yang valid,” ujarnya.

Rita mengatakan, pihaknya juga mendesak anggota DPRD untuk memanggil pihak Dinas terkait untuk mengklarifikasi data valid yang direkomendasikan setiap kelurahan mendapat bantuan tersebut.

“Kami juga meminta DPRD untuk memanggil kepala Kelurahan Rabadompu Timur yang terindikasi tidak transparan terhadap penggunaan dana bantuan,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, warga yang kebanyakan ibu itu harus menelan pil pahit. Pasalnya kedua perwakilan eksekutif dan legislatif yang hendak ditemui tidak berada di tempat. Warga pulang dengan tangan hampa. Mereka mengancam akan melakukan aksi serupa dan menghadirkan massa yang lebih banyak.

Kepala Dinsos Kota Bima, Drs. H. Muhidin MM, mengaku bantuan jadup telah selesai disalurkan. Terkait tuntutan warga, dia tidak banyak berkomentar. Pasalnya pihaknya hanya menerima data dari masing-masing kelurahan untuk dilaporkan kepada Kementerian.

“Tercatat  ada 1.335 jiwa atau 381 kepala keluarga (KK). Mereka merupakan korban banjir yang rumahnya hanyut dan rusak berat. Data ini sesuai kami terima,” katanya.

Diakuinya, nilai jadup yang diberikan sebesar Rp. 10.000 per hari diperuntukan bagi per jiwa, untuk masa pemulihan selama tiga bulan. Serta peralatan dapur, seperti kompor gas, panci barang-barang pecah belah.

“Kami tegaskan bantuan disalurkan sesuai data valid. Lagipula kami siap klarifikasi apabila dipanggil oleh pihak DPRD,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here