Kontraktor Pengadaan Kapal SMK Didenda

Kapal latih penangkap ikan untuk SMK  yang sudah selesai dikerjakan rekanan namun tinggal menunggu izin layar dari Kemenhub RI. (Suara NTB/tp4d)

Mataram (Suara NTB) – Kontraktor pengadaan kapal latih SMK didenda Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas rekomendasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Denda dijatuhkan lantaran rekanan tidak bisa menyelesaikan izin operasional sampai dengan batas waktu 31 Desember 2018 lalu.

Denda diketahui terkait perizinan kapal yang belum tuntas hingga batas akhir kontrak berlaku. Rekanan pengadaan kapal latih sebanyak 11 unit oleh CV. SFM itu belum juga tuntas melaksanakan pekerjaan terkait dengan perizinan.

Iklan

‘’Karena belum tuntas terkait perizinannya, akhirnya kita rekomendasikan didenda per hari,’’ kata Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH kepada Suara NTB Kamis, 7 Maret 2019.

Perizinan itu tertuang dalam kontrak untuk pengerjaan senilai Rp24 miliar tahun 2018. Selain klausul terkait fisik kapal, juga berkaitan dengan dokumen. ‘’Dokumen itu terkait dengan izin layarnya dari Kementerian Perhubungan. Jadi harus ada, karena  masuk dalam klausul kontrak,’’ ujar Dedi Irawan.

Pihaknya pun menyarankan kepada rekanan untuk segera menyelesaikan dokumen perizinan dari pemerintah pusat tersebut.   ‘’Pengecekan kami, perusahaan sedang melakukan proses pengurusan izin di Kemenhub.  Kita juga berharap agar segera diselesaikan, karena mereka tentu tidak ingin terus terkena denda,’’ ujarnya.

Sebenarnya pada dasarnya semua pekerjaan kapal alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan (kapal latih) ini sudah tuntas. Secara fisik, tambah Dedi, tidak ada masalah karena sudah tuntas dikerjakan rekanan sesuai batas waktu. Kelengkapan kapal sudah clear sesuai dengan kontrak.

Kendati demikian, perizinan berkaitan dengan dokumen dan tertuang dalam kontrak sehingga harus dipenuhi. Pekerjaan akan dianggap selesai setelah serah terima Project Hand Over (PHO). ‘’Selama belum PHO, tentu denda akan terus berjalan. Untuk itu, kita sudah sarankan disegerakan,’’ jelasnya.

Keyakinan bahwa pekerjaan itu sudah beres setelah TP4D terdiri dari unsur Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Itwasda Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB cek fisik Desember 2018 lalu. Tim turun lengkap, menghadirkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkomunikasi langsung dengan TP4D di lokasi. Dihadirkan juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berwenang melakukan pengkelasan kapal,  ahli teknis perkapalan, perikanan dan syahbandar, termasuk tim

Proyek ini diketahui milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dengan nomenklatur proyek kapal latih untukSMK kelautan se NTB. Proyek pengadaan 11 unit kapal itu dengan bahan fiberglass, saat ini dalam proses pengerjaan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang.

Ada sembilan kapal dengan bahan utama fiberglass yang diperiksa  tim gabungan termasuk para ahli. Dari jumlah itu, ada dua yang belum tuntas dikerjakan.  (ars)