Konstruksi Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Investasi Rp16,5 Triliun

Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan menyiapkan anggaran untuk melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan rencana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa. Hasil studi kelayakan itu nantinya akan menjadi proposal yang akan dibawa ke pemerintah pusat dan pihak swasta yang tertarik membangun jembatan sepanjang 16,5 kilometer (Km) tersebut.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP menjelaskan, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah menyampaikan mengenai FS jembatan Lombok-Sumbawa tersebut dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) 2019 lalu. Di mana, biaya untuk melakukan FS atau studi kelayakan sekitar Rp5 miliar.

Iklan

Sementara itu, sesuai hasil pra studi kelayakan atau pre-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer. Artinya, total biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun.

‘’Yang dilakukan masih sebatas pre-FS. Menjajaki kemungkinan secara teknis. Misalnya, panjang berapa, lokasi di mana, konstruksi apakah di atas laut atau terowongan. Itu sudah dilakukan,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 14 Juni 2019 siang.

Setelah pre-FS, maka langkah berikutnya adalah melakukan FS. Untuk mengetahui kelayakan pembangunan jembatan tersebut dari aspek ekonomi. Karena pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa merupakan investasi yang cukup besar. Maka perlu dilakukan FS.

‘’Hitung-hitungan sementara yang dilakukan konsultan melalui Asisten II Setda KSB. Dengan kondisi yang ada panjang jembatan sekitar 16,5 Km. Ada beberapa alternatif untuk konstruksinya,’’ katanya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, dari beberapa alternatif tersebut , biaya konstruksi jembatan Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per Km. Sehingga total investasinya minimal sekitar Rp16,5 triliun untuk konstruksi. ‘’Belum aksesorisnya, segala macam bisa mencapai Rp20 triliun,’’ sebutnya.

Bagi pemerintah provinsi, kata Ridwan, akan memastikan kelayakannya secara ekonomi. Menurut perhitungan dengan investasi sebesar itu, akan kembali modal sekitar 20 tahun. Ketika itu layak secara teknis dan ekonomis juga akan dilihat dari aspek lingkungan.

Menurutnya, setelah studi kelayakan tuntas dilakukan, maka proposalnya dapat diajukan ke pemerintah pusat dan swasta. Ia mengatakan, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa cukup penting karena merupakan urat nadi jalur logistik nasional dari Aceh ke NTT.

Ia mengatakan, jembatan ini penting untuk interaksi antar dua wilayah, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain itu, keberadaan industri smelter dan industri turunannya juga menjadikan jembatan Lombok-Sumbawa patut menjadi perhatian untuk direalisasikan.

‘’Dengan adanya jembatan ini akan memberikan kemudahan yang luar biasa. Tidak saja bagi orang KSB, tetapi orang yang bekerja di industri smelter dan industri turunannya yang ada di Lombok Timur dan sekitarnya,’’ katanya.

Dengan adanya jembatan ini maka jarak tempuh dari Kayangan – Poto Tano akan menjadi 15 menit. Berbeda jika menggunakan kapal penyeberangan Kayangan-Poto Tano, jarak tempuhnya bisa sampai dua jam.

‘’Setelah FS ini selesai, kita jual. Bisa saja selain investor, juga dibiayai APBN. Karena jembatan ini perlu bagi kita untuk melancarkan transportasi antar ke dua wilayah ini,’’ terangnya.

Ridwan mengatakan, wacana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa sudah bergulir sejak masa Presiden BJ. Habibie. Sekarang wacana itu kembali bergulir. Menurutnya, ketika investasi di Pulau Sumbawa membutuhkan pasokan listrik yang besar. Maka tidak perlu membangun pembangkit listrik di Sumbawa.

Pasokan listrik yang berasal dari pembangkit di Pulau Lombok dapat dialirkan ke sana. Tinggal menggunakan kabel melewati jembatan tersebut. ‘’Makanya kita fokus FS pada 2020. Kita sounding juga ke kementerian. Sarannya kementerian, survei dulu. Mereka minta kajiannya, jangan hanya omong saja,’’ tandasnya. (nas)