Konsinyasi Lahan di KEK Mandalika Buntu, PN Praya Keluarkan Perintah Eksekusi Paksa

Putu Agus Wiranata (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Proses konsiyansi atau penitipan pembayaran lahan melalui Pengadilan Negeri (PN) Praya terhadap lahan yang berstatus enclave di dalam kawasan The Mandalika, Kuta, Lombok Tengah menemui jalan buntu. Sampai saat ini masih tersisa sekitar 13 titik lahan yang belum selesai proses pembayarannya. Lantaran pemilik lahan masih menolak menerima ganti rugi, dengan alasan besaran ganti rugi masih di bawah permintaan.

Pihak PN Praya sudah melayangkan teguran kepada pemilik ke 13 titik lahan tersebut, untuk segera mengambil pembayaran lahan. Jika tidak segera mengambil pembayaran ganti rugi, maka proses selanjutnya akan dilakukan eksekusi paksa. Karena PN Praya sendiri pada tanggal 29 Desember lalu sudah mengeluarkan surat penerapan eksekusi atau pengosongan lahan.

“Tahapan konsiyansi bisa dikatakan sudah selesai. Namun masih ada pemilik lahan yang menolak pembayaran. Sehingga sesuai regulasinya, akan dilakukan eksekusi paksa,” sebut Ketua PN Praya, Putu Agus Wiranata, SH., MH., kepada wartawan, Selasa, 5 Januari 2021.

Ditemui usai menghadiri upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Agus mengatakan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terkait rencana eksekusi lahan tersebut kapan akan dilakukan. Soal kapan mau dilakukan eksekusi itu diserahkan ke pihak kepolisian. ‘’Yang jelas kita sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam hal ini Polres Loteng,’’ jelasnya.

Agus mengatakan, sisa dana ganti rugi yang dititip di PN Praya yang belum diambil oleh pemilik lahan masih sekitar Rp28 miliar sampai Rp30 miliar. Pemilik lahan sendiri masih tetap ngotot untuk tidak mengambil ganti rugi lahan, karena belum terima dengan besaran ganti rugi yang ditetapkan sesuai hasil tim apraisal.

“Pemilik lahan masih tetap bertahan sesuai hasil sidang konsiyasi terakhir meminta ganti rugi lahan besar Rp 150 juta per are. Sementara hasil apraisal sendiri rata-rata sampai Rp90 juta per are,” tambahnya.

Ia pun menegaskan, celah hukum bagi pemilik lahan untuk meminta tambahan besaran ganti rugi saat ini sudah tertutup. Jadi mau tidak mau pemilik lahan harus menerima besaran ganti rugi sesuai penilain tim apraisal. Kalau tidak tetap harus dikosongkan atau dieksekusi paksa.

Kecuali kalau ada perselisihan terkait luasan lahan, jika masih ada yang keberatan masih bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi kalau terkait besaran ganti rugi sudah tidak ada celah hukum lagi. ‘’Negosiasi harga lahan sudah tidak bisa dilakukan. Hasil penilaian tim appraisal-lah yang jadi acuan,’’ imbuhnya seraya menegaskan PN Praya dalam hal ini hanya menjalankan aturan saja. (kir)