Konsep Pendidikan dan Pariwisata Belum Sejalan

Mataram (Suara NTB) – Kondisi sekolah menengah, baik SMA maupun SMK di daerah lingkar wisata terutama daerah terpencil diakui masih belum baik. Tidak itu saja, jumlah SMA di kawasan wisata terutama kepulauan masih sangat minim. Konsep pengembangan pariwisata dan pendidikan belum seiring.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengakui kondisi itu. Ia menyebutkan, khusus untuk SMA hanya ada di Pulau Moyo, sementara di tiga gili di Kabupaten Lombok Utara (KLU), baru ada SMK swasta.

Iklan

“Kita tidak mau memposisikan lembaga pendidikan kita dalam posisi baik, kita posisikan pada posisi harus terus kita benahi, terus kita tingkatkan mulai dari sarana dan prasarana, sekarang ketenagaan, lalu pengelolaan manajerial,” ujar Suruji.

Terkait dengan permasalahan sekolah yang masih minim itu, Suruji menjelaskan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait Sekolah Terbuka, seperti SMP Terbuka. Saat ini juga diperbolehkan SMA dan SMK terbuka, tapi bergantung pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan pelayan dari pemerintah daerah.

Namun, jika ingin lebih sederhana, menurutnya masyarakat yang berada di sejumlah gili bisa menyeberangi laut untuk sekolah. Karena jika akan dibangun SMA di tempat yang penduduknya sedikit, dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. “Karena nanti hanya satu saja  jurusan yang bisa diselenggarakan,” jelas Suruji.

Meski demikian, pihaknya berencana akan membangun sekolah di daerah lingkar wisata. Rencana pembangunan sekolah itu akan dilakukan di Kawasan Mandalika. Ada beberapa titik yang sudah dipetakan untuk membangun SMK Pariwisata.

Saat ini yang sudah dilakukan baru sebatas reengineering  atau penataan ulang SMK di lingkar Mandalika. SMK di sana didorong untuk membuka kompetensi keahlian pariwisata, mulai dari perhotelan, tata boga, perjalanan wisata, dan lainnya.

Begitu juga dengan SMK yang ada di lingkar Teluk Saleh, Sumbawa, pihaknya menjadikan SMK lebih fokus pada kompetensi keahlian perikanan dan kelautan.

“Ada yang sudah lama menjadi SMK pertanian, silakan terus jalan pertaniannya, tapi ditambahkan perikanan kelautan. Dan kita tambah sarana dengan bantuan kapal bagi SMK di sana,” kata Suruji.

Menurutnya, hampir di semua SMK dilakukan revitalisasi. Berkaitan dengan daerah pariwisata, pihaknya mendorong penguatan sarana berupa peralatan praktik. Ketenagaan berupa guru dan tenaga pengajar juga harus diupayakan. Khusus di daerah Lingkar Mandalika, pihaknya melakukan pembenahan untuk menyambut kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Jangan sampai Mandalika sudah beroperasi baru kita kejar,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd.,   mengatakan, pada dasarnya kompetensi guru di sekolah yang berada di lingkar wisata sama dengan sekolah di kota.

Namun kemungkinan belum optimal, karena menurutnya harus diakui fasilitas belum lengkap. Selain itu, ia mensinyalir motivasi anak-anak di daerah itu belum setinggi motivasi siswa di sekolah yang berada di kota.

Aidy mengatakan, secara bertahap pihaknya akan berusaha memenuhi kekurangan guru yang potensial di daerah lingkar wisata. Cara yang dilakukan dengan menempatkan guru potensial di daerah wisata.

“Secara bertahap kami berusaha memenuhi itu dengan menggeser guru potensial ke sekolah di daerah wisata. Ditambah lagi dengan hasil UKG honorer, nanti dapat guru yang bagus kita tempatkan di situ,” katanya.

Guru Minim

Selain sorotan soal kualitas, pendidikan di lingkar wisata kondisinya masih terpencil, ditambah minimnya sarana di daerah itu. Hal ini, berpengaruh juga bagi kesediaan guru untuk mengajar.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., dihubungi pekan kemarin, mengatakan, kengganan guru untuk mengajar di daerah lingkar wisata yang terpencil dikarenakan sarana dan prasarana yang belum tersedia. Hal itu berkaitan dengan transportasi yang belum memadai, tempat tinggal guru belum tersedia.

Ia menyarankan, bila perlu disiapkan rumah dinas bagi guru di sekolah yang berada di lingkar wisata. Dengan begitu, ketika waktu efektif belajar mengajar setiap harinya, siswa bisa berkumpul dengan gurunya untuk kegiatan ekstrakurikuler. “Mereka bisa berinteraksi untuk ekskul pembentukan akhlak mulia, seperti pramuka, pendidikan agama, sehingga terjadi sinergi antara guru dan siswa,” saran Ali.

Ia juga menyoroti minimnya sarana pendidikan di sekolah terpencil, seperti masih tidak tersedia dengan lengkap bangku dan dinding di sekolah. “Inilah yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan,” katanya.

Pemerintah NTB dan Kabupaten/Kota menjadikan pariwisata sebagai program prioritas. Sekolah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi penilaian wisatawan asing maupun domestik. Oleh karena itulah, menurut Ali, harus ada keseimbangan antara pendidikan dan pariwisata.

Jika nantinya hotel berbintang  berada di dekat sekolah, sekolah harus mendapatkan bagian anggaran yang memadai. Menurutnya sekolah juga perlu menguatkan muatan lokal agar membentengi siswa dari pengaruh buruk globalisasi yang mengikuti pesarnya pertumbuhan pariwisata.

Pemda Dorong Pengusaha  

Keterlibatan pemerintah dalam memaksimalkan sektor pariwisata sebagai penunjang sektor ekonomi dan pendidikan masih sangat penting. Termasuk dalam mendorong para pengusaha atau pebisnis yang ada di daerah itu. Salah satunya dengan membantu sektor pendidikan yang menjadi wadah pencetak sumber daya manusia yang andal dimasa depan.

‘’Perlu adanya kerjasama Pemda mendorong pengusaha pariwisata di situ untuk turut serta dalam tingkatkan partisipasi pendidikan anak- anak. Terutama pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Perlu adanya sinergi pemerintah setempat dengan pengusaha supaya pengusaha juga memiliki komitmen,” kata pemerhati pariwisata Prof Halus Mandala, di Mataram, Minggu, 6 Mei 2018.

Ia mengatakan, sejatinya pengusaha memiliki kewajiban dalam pemberdayaan warga. Sehingga pengusaha itu tidak hanya mengembangkan bisnisnya semata. Namun ada pula tanggung jawab moral dan sosial yang harus dilakukannya. Apalagi saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang semestinya dapat menopang sektor lainnya, terutama pendidikan.

“Mungkin pengusaha terlalu fokus pada bisnisnya. Sehingga perlu dorongan dari Pemda setempat. Sehingga ada komitmen bersama dalam pengembangan pendidikan atau SDM di sekitar tempat pengusaha itu membuka bisnisnya,” ujarnya.

Dengan demikian, akan tercipta sumber daya yang mumpuni dan mampu bersaing secara global. Paling tidak, mereka juga dapat ambil bagian dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di daerahnya atau sekitar tempat tinggalnya.

Pendidikan di destinasi wisata itu harus mendapat perhatian dari semua pihak. Karena sektor pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Namun juga masyarakat yang di dalamnya juga termasuk pengusaha-pengusaha itu,” ujarnya.

Pariwisata dan Pendidikan

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal mengatakan sektor pendidikan dan sektor pariwisata memiliki hubungan yang erat. Sebab SDM di destinasi wisata harus memiliki kualitas yang baik. Termasuk warga yang ada di lingkar destinasi wisata itu.

“Kita sudah siapkan SDM sektor pariwisata untuk bersaing secara global, salah satunya di Poltekpar Lombok ini. Namun demikian warga sekitar destinasi juga harus dilatih. Paling tidak dengan memberikan pendidikan yang memadai,” ujarnya.

Ia melihat bahwa pendidikan adalah sektor yang penting dalam menunjang sektor pariwisata. Semestinya dapat saling menunjang. Sehingga keduanya bisa menjadi sektor yang kuat dalam menunjang perekonomian warga.

“Sektor pariwisata ini kita siapkan untuk menunjang sektor ekonomi. Namun tentu saja itu harus ditopang dengan SDM yang memadai,” ujarnya. (ron/lin)