Komisi IX DPR RI Bersama BKKBN Perwakilan NTB Gelar Dialog Interaktif di KSB

Taliwang (Suara NTB) – Komisi IX DPR RI bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB selaku salah satu mitra kerja menggelar dialog interaktif bersama masyarakat Desa Poto Tano, Selasa, 8 November 2016. Salah satu desa di KSB yang telah dicanangkan sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena didampingi Sekda KSB Abdul Azis dan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat, Dra. Chamnah Wahyuni.

Iklan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena didampingi Sekda KSB Abdul Azis dan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat, Dra. Chamnah Wahyuni.

Kegiatan yang diikuti ratusan warga desa ini terasa meriah dengan kehadiran sejumlah pembicara. Di antaranya dihadiri langsung Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena. MHS, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat, Dra. Chamnah Wahyuni, Kepala BKKBN Perwakilan NTB Dr. Drs. Lalu Makfiruddin, M.Si dan Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Abdul Azis, MH, selaku tuan rumah kegiatan.

Sekda KSB Abdul Azis dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BKKBN Perwakilan NTB dan Komisi IX DPR RI yang telah menggelar acara dialog interaktif mengenai KB ini. “Saya mewakili Pak Bupati dan Pemda KSB berterima kasih, karena memilih KSB sebagai lokasi kegiatan,” katanya.

Peserta yang hadir pada acara Kampung KB di Desa Poto Tano.

Peserta yang hadir pada acara Kampung KB di Desa Poto Tano.

Dijelaskannya, program KB dewasa ini semakin sangat diperlukan. Sebab program ini merupakan alat bagi pemerintah tidak saja mengatur laju pertumbuhan penduduk tetapi sekaligus mengatur kualitas penduduk. “Program ini bukan sekedar soal jumlah di mana dua anak cukup. Tapi tujuannya lebih dari itu,”  ujarnya.

Peserta yang hadir pada acara Kampung KB di Desa Poto Tano.

Peserta yang hadir pada acara Kampung KB di Desa Poto Tano.

Menurut Sekda, program KB merupakan hulu dari banyaknya program lain yang dilaksanakan pemerintah. Sebab tidak akan sukses program lainnya, jika kualitas penduduk atau masyarakat selaku penggerak program tidak tertata secara baik. “Makanya saya bilang hulu, karena KB menjamin sumber daya manusia penggerak program memiliki kualitas terbaik. Jadi sebelum membenahi ekonomi, pendidikan dan apa saja, harus sebelumnya perbaiki kualitas penduduknya,” cetusnya.

  Pemprov NTB Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Soal Program Wajar 12 Tahun

Direktur Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Dra. Chamnah Wahyuni menyebutkan, pembentukan Kampung KB ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Di mana ditargetkan seluruh desa/kelurahan pada tahun 2019 mendatang, tidak ada lagi yang tertinggal dalam hal program KB. “Program Kampung KB ini bertahap mulai tahun ini. Dan diharapkan 2019 tuntas sesuai instruksi Pak Jokowi,” sebutnya.

Sekda KSB Abdul Aziz

Sekda KSB Abdul Aziz

Ia menjelaskan, program KB dihubungkan dengan bidang ekonomi bertujuan untuk memastikan agar tidak terjadi over lap. Di mana pertumbuhan penduduk setara atau bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sebab jika hal tersebut terjadi maka dapat dipastikan ekonomi masyarakat akan menurun dan pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. “Jadi salah satu penyebab kemiskinan itu karena pertumbuhan penduduk kita terlalu tinggi. Makanya harus ditekan melalui KB,” paparnya.

Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat Chamnah Wahyuni,

Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat Chamnah Wahyuni

Untuk membumikan program KB, BKKBN banyak melakukan sosialisasi. Melalui Kampung KB ini diharapkan upaya menggerakkan program tersebut dapat semakin masif di mana masyarakat secara keseluruhan menjadi bagian dari kadernya. “Harapan saya warga di desa ini (Poto Tano) semua bisa jadi kader dan secara gotong royong menyosialisasikan program ini ke masyarakat desa lainnya,” harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena berkeyakinan, pemerintah dan masyarakat KSB bisa membumikan program KB ini. Sebab saat ini Pemda KSB telah memiliki cara efektif untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun. Di mana kegiatan itu adalah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). “Saya kira ini patut saya laporkan ke ibu direktur. Bahwa apa yang diharapkan saya yakin bisa tercapai melalui PDPGR,” cetusnya.

  Wujudkan Generasi Muda Berkualitas

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena

Ia menyatakan, dengan  kegiatan PDPGR harapan pemerintah pusat untuk membentuk Kampung KB di seluruh desa/kelurahan dapat terealisasi lebih cepat dari waktu yang ditargetkan pemerintah pusat. “PDPGR ini sudah saya lihat buktinya. Di sana ada ribuan relawan dari masyarakat itu sendiri untuk memastikan setiap agenda pembangunan daerah berjalan lancar. Dan saya kira untuk Kampung KB ini juga bisa diterapkan. Jadi saya yakin KSB bisa jadi kabupaten pertama di NTB yang akan banyak memiliki Kampung KB,” klaimnya.

Para narasumber pada kegiatan dialog di Kampung KB Desa Poto Tano

Para narasumber pada kegiatan dialog di Kampung KB Desa Poto Tano

Selama kegiatan dialog, warga yang hadir antusias bertanya seputar program KB. Mulai dari hal teknis seperti prosedur kepesertaan dan keamanan setiap jenis program KB hingga harapan dan keinginannya warga agar pemerintah memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Para narasumber pun secara bergantian memberikan penjelasan yang membuat masyarakat paham akan berbagai persoalan yang dihadapi. Pada akhir kegiatan warga yang hadir mendapat kejutan dengan pemberian doorprize yang sudah disiapkan pihak panitia. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here