Komisi IV DPRD Lobar Kecewa RUU Omnibus Law Disahkan

H. Jumarti. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw atau Cipta Kerja oleh DPR RI yang terburu-buru sangat disayangkan oleh Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar). Terlebih banyak masyarakat yang menolak RUU itu. Lantaran dalam beberapa poin UU itu dinilai menyengsarakan rakyat. Dari hilangnya uang pesangon bagi pekerja, Upah Minimum dihilangkan, diberlakukan upah per jam, hingga bebas masuknya tanga kerja asing.

“Tidak salah jika rakyat menuntut (pembatalan RUU) itu,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Lobar, H. Jumarti yang dikonfirmasi, Selasa, 6 Oktober 2020. Tak semestinya di negara sendiri pemerintah justru memprioritaskan orang asing yang dianggap profesional. Sebab ia menilai kemampuan tenaga kerja Indonesia sendiri sangat bagus. Jika pun dianggap belum, maka harusnya bisa diberikan pelatihan.

Iklan

“Mestinya kita sudah mampu berbuat untuk Indonesia. Pemerintah harus memberikan pelatihan pendidikan untuk meningkatkan skill rakyatnya,” ujarnya.

Secara pribadi, politisi PPP itu begitu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat itu. Karena dampaknya akan dirasakan para pekerja di daerah. Terlebih tak akan ada pesangon diberikan ketika para pekerja itu pensiun atau diberhentikan. Belum lagi jumlah pengangguran di Indonesia yang masih besar. Baik dari lulusan sekolah dasar hingga sarjana. Dikhawatirkan akan terus bertambah.

“Jangankan baru disahkan, sekarang saja sangat berasa banyak pengangguran. Belum lagi dampak covid ini,” keluhnya.

Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak setelah diketok oleh DPR RI. Hanya saja pihaknya berharap kebijakan itu tidak diterapkan 100 persen. Karena kata Jumarti, jika diterapkan kondisi Indonesia akan terpuruk. “Jangan sampai Indonesia ini kembali ke tahun 70’an. Krisis yang begitu hebat,” jelasnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional